BLORA, INFODESANEWS | Rencana pendirian kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Kabupaten Blora menuai polemik. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa menyuarakan penolakan, bahkan menggelar aksi demonstrasi di depan Rumah Dinas Bupati Blora pada Kamis, 15 Mei 2025. Penolakan ini didasarkan pada berbagai alasan, salah satunya yang paling mencolok: demi menjaga kelestarian alam Blora, kampus UNY tidak layak dibangun. Namun, benarkah demikian?
Dalam pandangan penulis, alasan tersebut perlu ditinjau ulang secara lebih rasional dan proporsional. Jika dicermati, UNY bukanlah entitas yang datang merusak, melainkan membawa peluang besar bagi percepatan pembangunan sumber daya manusia di Blora. Pendirian Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UNY di Kecamatan Cepu bahkan selaras dengan visi strategis pengembangan kawasan Cepu Raya, yang telah menjadi bagian dari agenda pembangunan Bupati Blora.
Sayangnya, sebagian perwakilan perguruan tinggi swasta menyatakan keberatan. Mereka khawatir UNY dengan sumber daya besar, program studi yang sama, dan fasilitas unggulan akan menimbulkan ketimpangan dan menggerus eksistensi kampus lokal yang masih tertatih. Kekhawatiran itu sah saja, namun bukan berarti solusi terbaik adalah menutup peluang pendirian kampus negeri.
Sebaliknya, kehadiran UNY harus dijadikan momentum untuk membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kampus swasta tidak tertinggal, melalui dukungan anggaran, afirmasi kebijakan, dan pembinaan berkelanjutan. Pendidikan bukan ajang kompetisi, melainkan ruang untuk berbagi kekuatan.
Langkah dialogis yang telah ditempuh Pemkab Blora melalui Rapat Dengar Pendapat pada 15 Mei 2025 patut diapresiasi. Namun, perdebatan ini tidak boleh berhenti pada tarik-menarik kepentingan jangka pendek. Perlu ada visi bersama bahwa pendidikan tinggi adalah jalan panjang membangun masa depan Blora.
Jika kolaborasi dijaga, perhatian terhadap semua pihak diseimbangkan, dan masyarakat dilibatkan dalam prosesnya, maka kehadiran UNY bukanlah ancaman, melainkan harapan baru bagi generasi muda Blora. Sudah saatnya kita meletakkan kepentingan pendidikan di atas ego sektoral dan membuka diri terhadap kemajuan bersama.
Tulisan ini diilhami dari apa yang dialami oleh para perangkat desa di Kabupaten Blora yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). Dengan tetap menjalankan tugas pemerintahan di desa masing-masing, mereka masih harus menyempatkan diri untuk hadir di kampus induk di Semarang. Perjalanan dan kebutuhan logistik tersebut tentu menambah beban pengeluaran yang tidak sedikit. Dari realitas ini, penulis meyakini bahwa kehadiran kampus negeri di Kabupaten Blora akan membantu memangkas biaya tersebut secara signifikan, serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat desa yang ingin menuntut ilmu lebih tinggi. Oleh sebab itu, pendirian kampus negeri di daerah seharusnya disambut dengan tangan terbuka, bukan dicurigai apalagi ditolak.***Red.
