Senin, 9 November 2026
TERKINI
• Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (16 jam yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (1 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (1 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (1 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (2 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (2 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (2 hari yang lalu) • LSM PRO RAKYAT Desak Green SM Disetop,Pembangunan Pool Way Halim Segera Disegel (2 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Hiburan, Lamsel Fest 2026 Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah (2 hari yang lalu) • Parenting Akbar SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Hadirkan Ustaz Pujiono, Perkuat Sinergi Orang Tua dan Sekolah dalam Mendidik Generasi Saleh (2 hari yang lalu)
PERISTIWA 05 Agustus 2021, 23:22 WIB 754 PDF

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Bantah Adanya Konspirasi ULP Kabupaten Blora

admin
Oleh: admin • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Bantah Adanya Konspirasi ULP Kabupaten Blora
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / admin

BLORA, INFODESANEWS | Puluhan anggota Forum Penggerak Transparansi Blora (FPTB) menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Blora mempertanyakan mekanisme pemenangan lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten Blora, namun masih di dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, Kamis (05/08).

Dok Suasana Audensi

Hal itu terungkapkan saat Rudi Eko Hariyanto selaku Ketua FPTB di Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten Blora, dan menduga telah terjadi keteledoran yang disengaja. Dia mengungkapkan itu berdasarkan dari tampilan website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Blora dan buku daftar hadir pada, Selasa (03/08) kemarin.

Ditambahkan lagi, dirinya menduga ada konspirasi atau pengkodisian untuk memenangkan salah satu peserta lelang, salah satu contohnya adalah paket pasar Sido Makmur, paket pasar Mulyorejo dan juga beberapa lagi paket yang lain.

“Dalam proses lelang, semua telah terjadwal dengan jelas dan tahapan yang jelas, semua dokumen penawaran yang masuk akan dievaluasi. Yang lolos evaluasi akan diberi undangan untuk klarifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, selanjutnya yang lolos klarifikasi administrasi akan mendapat undangan untuk klarifikasi harga penawaran dan selanjutnya akan muncul pemenang lelang,” ucapnya.

Rudi menambahkan, hingga hari Selasa (03/08) pukul 14.30 WIB dalam tampilan LPSE belum atau tidak ada yang lolos evaluasi administrasi yang mendapat undangan untuk klarifikasi dokumen.

“Oleh karena itu kami ajak Kabag Pengadaan Barang dan Jasa dan semua panitia pokja untuk audiensi hari ini,” imbuhnya,

Perwakilan yang lain, Aripa’i menanyakan tentang kewenangan pokja dan mendorong penyerapan anggaran dilakukan dengan mekanisme yang benar dan tepat.

“Lelang harus dilaksanakan dengan benar, agar tidak terjadi kendala, sehingga mundur pelaksanaannya, karena berpengaruh dengan penyerapan anggaran. Apakah pokja punya hak prerogratif dalam pemenangan tender?,” ucapnya.

Perihal itu dibantah Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Blora, Iwan Setiyarso.

Iwan mengaku hal tersebut hanya masalah cara membaca dan menginterpretasikan dari sistem LPSE saja. Menurutnya, sebenarnya tidak ada masalah dalam proses pelelangan di ULP.

“Tidak ada masalah, ibaratnya cara membaca dan menginterpretasikan agak berbeda. Kalau teman-teman jalan teruslah,” ujarnya.

Pihaknya membantah adanya pengkondisian dalam mekanisme lelang. Dirinya mengaku sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya dan akan mengundang pemenang tender yang sudah memenuhi persyaratan.

“Kami bekerja sesuai tupoksinya, karena kami mengacu dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh para peserta lelang. Jika dokumennya sudah lengkap, baru kami mintai klarifikasi pemilik perusahaan. Prosesnya beda lagi kalau pihak OPD yang punya paket menunjuk penyedia, karena di tengah pandemi ini kadang harus segera terpenuhi atau dikerjakan seperti pengadaan masker dan lainnya,” pungkanya. **Ze./Red)

Oleh: admin

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #PERISTIWA #infodesanews #kabarindonesia
admin
Jurnalis Terverifikasi Wartawan / Pewarta Redaksi

admin

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
4 + 6 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi