BLORA, INFODESANEWS – Forum Peduli Petani Hutan Blora Barat melakukan audiensi di DPRD dalam rangka menyelesaikan permasalahan kasus lahan perhutani yang dilakukan oleh oknum M diduga melakukan penipuan yang berakibat pada para petani hutan di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Anggota DPRD Blora Dapil 4 Fraksi Nasdem, Sakijan menyampaikan yang selama ini punya garapan tapi karena adanya Kepres yang berkaitan dengan ketahanan pangan, sehingga hutan yang selama ini digarap oleh masyarakat ditanami tebu oleh perhutani.
“Tadi dari keterangan Waka SDM para penggarap sudah dialokasikan ke petak lain, cuman mungkin yang sebelumnya garapannya 1 hektare/lebih penggantinya tidak seluas itu,” terangnya, Rabu (10/72024).
Sakijan menambahkan, bahwa hari ini keterangan waka akan ada solusi dengan dicari petak lain yang dapat digarap baik itu hutan magro atau yang lain yang bekerjasama dengan perhutani, dan alhamdulillah hari ini juga sudah clear sudah ada komitmen bersama antara perhutani dan Forum Peduli Petani Hutan Blora Barat.
Sementara itu, Wakil Kepala ADM KPH Blora, Arief Silvi mengatakan luas lahan perhutani terdapat 12 hektare, sebanyak 20% ditanami tanaman kehutanan yakni jati, dan sisanya ditanami tanaman tebu.
“Bentuk sinergitas perhutani dengan masyarakat yakni apabila lahan dialokasikan untuk tanaman kehutanan, masyarakat tetap dapat menggarap lahan dengan luas 4 hektare yang dapat ditanami palawija,” terangnya
Penggarap lahan yang merasa dirugikan sudah didata dan akan diberikan lahan perhutani di petak yang lain untuk mengembalikan garapan yang dirasa telah hilang. Namun karena memang kondisi real di lapangan dan sisa lahan yang tersedia memang seadanya sehingga tidak seluas yang digarap sebelumnya.
Tindak lanjut untuk 32 orang penggarap yang terugikan saat ini juga telah didata kembali saat audiensi bagi yang belum menerima lahan ganti agar segera ditindak lanjuti untuk menjadi prioritas dalam pemberian lahan kembali.
Forum Peduli Petani Hutan Blora Barat menyatakan siap bersinergi dengan perhutani dalam rangka menjaga dan melestarikan hutan karena percaya bahwa kerjasama petani, pemerintah, dan perhutani akan memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Dari permasalahan kasus tersebut, perhutani menyelesaikan secara langsung dan transparan pada audiensi kali ini dengan penjelasan yang detail dan menghasilkan titik temu.(SM/Red)
