RDP Memanas! Achmad Muslim Sentil Keras: Hasil Musrenbang Diduga Nihil, Jangan Bohongi Rakyat

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Lampung Selatan bersama Dinas PU-PR, Senin (4/5/2026), berubah panas.

Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Ahmad Muslim, melontarkan kritik keras dan menohok terkait dugaan tidak jelasnya realisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Di hadapan forum, Ahmad Muslim secara blak-blakan mempertanyakan arah kebijakan pembangunan yang dinilai jauh dari hasil kesepakatan bersama masyarakat.

“Ini kita sudah rapat berjam-jam, dari pagi sampai malam, melibatkan masyarakat, bahkan sampai tingkat provinsi. Tapi sekarang hasilnya apa? Jangan-jangan nihil!” tegasnya.

Ia menilai, jika hasil Musrenbang tidak terealisasi, maka forum tersebut hanya menjadi formalitas tanpa makna.

“Jangan main-main dengan Musrenbang! Ini suara rakyat, bukan acara seremonial. Kalau ujungnya nol besar, ini sama saja membohongi masyarakat,” sentilnya tajam.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa yang diperjuangkan adalah hasil Musrenbang, bukan pokok pikiran (pokir) dewan.

“Jangan dicampur-campur! Ini bukan pokir, ini murni hasil Musrenbang. Aspirasi masyarakat jangan sampai tenggelam karena kepentingan lain,” ujarnya.

Pernyataan paling keras muncul saat ia menyinggung dampak politik dan moral jika kondisi ini terus dibiarkan.

“Kalau bupati turun ke bawah dan tidak bisa jawab, itu memalukan! Bupati malu, kami di bawah ini juga ikut malu. Lalu masyarakat mau percaya apa lagi?” katanya dengan nada tinggi.

Ia juga memperingatkan adanya potensi krisis kepercayaan publik jika transparansi anggaran tidak segera dibuka.

“Kalau memang tidak ada anggaran, jujur saja! Tapi kalau ada dan tidak direalisasikan, ini yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton!” tegas Legislator dari Fraksi Golkar itu di hadapan Dinas PU-PR.

RDP yang semula berjalan normal pun berubah menjadi forum penuh tekanan, menandakan kuatnya desakan DPRD agar pemerintah daerah tidak lagi mengabaikan hasil Musrenbang sebagai pijakan utama pembangunan.

“Kami tidak minta muluk-muluk. Kami hanya ingin jelas: mana yang prioritas, mana yang tidak. Jangan sampai semua usulan masyarakat hilang tanpa jejak,” pungkasnya. (red)