Pemkab Lamsel dan Kementerian Kebudayaan Tegaskan: Tak Ada Ruang Diskriminasi

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar dialog multipihak sebagai langkah konkret mendorong pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Sanggar Paguyuban Budaya Bangsa (PBB), Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Selasa (14/4/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Dialog ini menjadi penegasan bahwa negara hadir untuk memastikan kesetaraan layanan publik sekaligus perlindungan hak konstitusional bagi seluruh warga, termasuk penghayat kepercayaan yang selama ini kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan RI, Sjamsul Hadi, serta Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, bersama unsur Forkopimda, organisasi penghayat kepercayaan, dan jajaran pemerintah daerah.

Direktur Sjamsul Hadi menegaskan, pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan sebagaimana amanat konstitusi.

“Negara tidak boleh abai. Masyarakat adalah subjek utama pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” tegasnya.

Ia menyebut, dialog multipihak bukan sekadar forum diskusi, melainkan instrumen penting untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan persoalan riil yang dihadapi penghayat kepercayaan.

“Dari sini kita bergerak, menyusun langkah konkret berbasis kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa penghayat kepercayaan merupakan bagian sah dan utuh dari bangsa Indonesia yang hak-haknya dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

“Tidak boleh ada diskriminasi. Penghayat kepercayaan adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi,” tegas Syaiful.

Menurutnya, dialog ini menjadi momentum penting untuk memastikan pelayanan publik di Lampung Selatan berjalan inklusif, adil, dan tanpa sekat.
“Ini bukan sekadar forum seremonial. Ini ruang untuk mendengar, memahami, dan bertindak. Kita pastikan pelayanan publik berjalan adil dan bebas diskriminasi,” lanjutnya.

Pemkab Lampung Selatan, kata Syaiful, juga membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak konstitusional.

Ia berharap, hasil dialog tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi melahirkan langkah nyata, mulai dari pemetaan persoalan, penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, hingga komitmen tindak lanjut yang terukur.

“Keadilan sosial bukan slogan. Ini harus diwujudkan dengan kerja nyata dan keberpihakan yang jelas,” pungkasnya.

Melalui dialog ini, diharapkan terbangun sinergi kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemenuhan hak penghayat kepercayaan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat pemahaman publik terhadap keberadaan dan perlindungan mereka di Indonesia. (Red/Sumber: Diskominfo Lampung Selatan)