BLORA, INFODESANEWS – Polemik proyek mobilisasi alat berat Pertamina di jalur Kradenan–Pilang yang belakangan meresahkan masyarakat akhirnya mendapat tanggapan dari anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora, Mujoko.
Mujoko yang dihubungi melalui sambungan telepon mengungkapkan bahwa persoalan proyek tidak boleh hanya dilihat dari sisi investasi dan kelancaran pekerjaan. Menurutnya, dampak sosial terhadap masyarakat sekitar harus menjadi perhatian utama.
Sejauh ini, ia mengaku Komisi B DPRD Blora belum pernah dilibatkan secara terbuka dalam pembahasan tanggung jawab sosial maupun komunikasi dampak proyek kepada warga terdampak.
“Kami di Komisi B belum pernah mendapatkan penjelasan terbuka terkait pola CSR, pendekatan sosial perusahaan, maupun mitigasi dampaknya ke masyarakat,” ujar Mujoko.
Sebagai warga Kecamatan Kradenan, Mujoko memahami langsung situasi di lapangan. Ia menegaskan masyarakat tidak anti terhadap proyek atau investasi, namun mereka menginginkan keterbukaan dan penghormatan terhadap wilayah yang dilalui aktivitas proyek.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kondisi sosial desa-desa terdampak, seperti Kradenan, Temulus, Pilang, hingga Randublatung. Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan dipakai setiap hari oleh warga, sehingga aktivitas proyek tidak bisa mengabaikan ruang hidup masyarakat.
“Yang merasakan dampaknya itu masyarakat sekitar. Aspek sosial harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Mujoko berharap komunikasi antara Pertamina, kontraktor, perusahaan ekspedisi, pemerintah daerah, dan DPRD dapat dibangun secara lebih terbuka agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar.
“Kita semua tentu ingin pembangunan berjalan baik. Tapi jangan sampai proyek besar justru meninggalkan persoalan sosial di tengah masyarakat,” pungkasnya.**Red
