OPINI
INFODESANEWS — Merah Putih kembali berkibar. Lagu kebangsaan kembali menggema. Jalan-jalan dihiasi umbul-umbul, perlombaan rakyat digelar, dan berbagai seremoni disiapkan untuk menyambut 81 tahun Indonesia merdeka.
Namun di tengah gegap gempita itu, ada satu pertanyaan yang rasanya tidak boleh kita bungkam:
Merdeka yang sesungguhnya milik siapa?
Pemerintah menetapkan tema HUT ke-81 RI tahun 2026, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema itu terdengar begitu indah. Tetapi kata adil dan makmur bukan sekadar rangkaian kalimat di spanduk. Keduanya harus bisa dirasakan sampai ke rumah-rumah rakyat paling kecil.
Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan.
Kemerdekaan seharusnya berarti rakyat tidak lagi merasa menjadi orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Petani bisa hidup dari hasil sawah dan kebunnya. Nelayan mampu membawa pulang penghasilan yang layak. Buruh memperoleh upah yang manusiawi. Pedagang kecil tidak terus-menerus dihantui biaya hidup yang semakin tinggi.
Kemerdekaan juga berarti anak-anak rakyat kecil mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Orang sakit tidak harus berpikir berkali-kali karena biaya pengobatan. Infrastruktur dasar tidak hanya bagus di pusat kota, tetapi juga hadir di pelosok desa.
Lalu, apakah kita sudah benar-benar merdeka?
Pertanyaan ini tentu bukan untuk menafikan berbagai capaian bangsa. Indonesia telah berjalan sangat jauh sejak 17 Agustus 1945. Tetapi usia 81 tahun juga seharusnya menjadi momentum untuk bercermin, bukan sekadar berpesta.
Jangan sampai kemerdekaan hanya terasa ketika bendera dikibarkan, tetapi hilang ketika rakyat berhadapan dengan ketidakadilan.
Jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan ketika pesta demokrasi berlangsung, lalu suaranya kembali tenggelam setelah kursi kekuasaan terisi.
Jangan sampai kemiskinan menjadi angka statistik, sementara manusia yang mengalaminya harus berjuang sendirian menghadapi kehidupan.
Dan jangan sampai pembangunan hanya diukur dari berapa banyak proyek yang berdiri, tanpa bertanya apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat.
Merdeka bukan berarti rakyat harus diam.
Justru di negara yang merdeka, rakyat memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, mengawasi dan menuntut pemerintah bekerja sesuai amanat konstitusi.
Kritik bukan pengkhianatan.
Pertanyaan bukan pembangkangan.
Mengawasi anggaran bukan permusuhan.
Menuntut keadilan bukan berarti anti-pemerintah.
Sebaliknya, suara rakyat adalah bagian dari cara menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Karena sesungguhnya negara ini bukan milik segelintir orang. Republik ini bukan milik pejabat, bukan milik partai politik, bukan milik pengusaha, dan bukan pula milik mereka yang kebetulan sedang memegang kekuasaan.
Republik ini milik rakyat.
Maka ketika ada rakyat yang masih kesulitan mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, rumah layak, air bersih dan infrastruktur dasar, negara tidak boleh merasa sudah selesai hanya karena pembangunan terlihat megah dari kejauhan.
Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika rakyat kecil mampu berdiri tegak tanpa harus memohon belas kasihan.
Ketika hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Ketika kesempatan tidak hanya terbuka bagi mereka yang punya modal dan koneksi.
Ketika kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Ketika kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan dilayani.
81 tahun Indonesia merdeka seharusnya bukan hanya menjadi perayaan tentang masa lalu, tetapi pertanyaan tentang masa depan.
Apa yang sudah kita berikan kepada rakyat?
Apa yang masih menjadi utang negara?
Dan yang paling penting:
Apakah rakyat kecil sudah benar-benar merasakan kemerdekaan itu?
Jika jawabannya belum, maka perjuangan belum selesai.
Sebab kemerdekaan bukan sekadar tanggal 17 Agustus.
Kemerdekaan adalah proses panjang untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya sebagai manusia dan sebagai rakyat Indonesia.
Merdeka untuk siapa?
Jawabannya seharusnya sederhana:
Merdeka untuk semua. Bukan hanya untuk mereka yang berkuasa.
Redaksi Infodesanews
