BLORA, INFODESANEWS – Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora mencatat perkembangan signifikan terkait operasional Koperasi Desa (Kopdes) atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Blora. Meski banyak yang sudah terbentuk dan mulai berjalan, sejumlah tantangan terkait permodalan dan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi fokus pendampingan.
Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Blora melalui Plt Koperasi dan UKM, Sri Sudyarningsih (Nanik) menyampaikan bahwa secara kelembagaan, pengurus koperasi saat ini masih dalam masa transisi. Untuk beberapa koperasi disebutkan sedang dalam proses perpanjangan Surat Keputusan (SK) yang ditargetkan rampung pada bulan Maret mendatang.
“Kita masih menunggu petunjuk dari pusat untuk kepengurusan yang definitif,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Meskipun tergolong baru, sejumlah Kopdes sudah menunjukkan aktivitas usaha yang nyata. Beberapa di antaranya bahkan telah melakukan peresmian atau peluncuran program di wilayahnya masing-masing.
“Contohnya di Kunden, baru saja diluncurkan program pembinaan bibit lele. Bantuan serupa tidak hanya di Kunden, tetapi tersebar di enam titik KDKMP, termasuk di wilayah Kecamatan Kota yang ada dua lokasi,” jelasnya.
Selain perikanan, sektor peternakan juga mulai bergerak. Di Banjarejo, misalnya, sudah ada aktivitas usaha ternak ayam petelur. Sementara itu, di Kunden juga sudah mulai beroperasi melayani penjualan LPG 3 Kg.
Untuk mendukung inklusi keuangan, pihaknya mendorong agar koperasi memulai usaha dengan layanan yang mudah terlebih dahulu, seperti bekerja sama dengan Bank Jateng dalam program Laku Pandai. Layanan ini mencakup BRILink dan POS Payment (Pospe) yang dinilai paling cepat merambah dan memberikan omset bagi koperasi.
“Memang omsetnya masih kecil, ada yang baru sekitar 1 hingga 5 jutaan. Tapi setidaknya ini sudah mulai berjalan. Yang paling banyak bergerak saat ini adalah di sektor Laku Pandai dan Pospe, sementara untuk sembako baru satu atau dua yang jalan,” tambahnya.
Di balik progres tersebut, Dinas Koperasi mengakui ada beberapa kendala klasik yang dihadapi. Pertama, dari sisi permodalan, banyak pengurus yang masih kesulitan dalam menyusun proposal pengajuan dana. Meskipun pelatihan telah diberikan, durasi yang singkat dirasa belum cukup.
“Kita tahu bahwa pengurus dan pengawas KDKMP bukanlah orang yang murni berlatar belakang perkoperasian. Untuk peningkatan SDM, mereka masih perlu pendampingan intensif, terutama dalam tata kelola dan administrasi,” terangnya.
Pihaknya mengaku terus melakukan pendampingan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh. Selain itu, ada pula pendampingan dari pihak ketiga dari Jakarta yang menyasar tujuh KDKMP tertentu sebagai program pengenalan.
Soal infrastruktur, Dinas Koperasi melaporkan bahwa pembangunan fisik koperasi sudah banyak yang rampung. Dari data yang dihimpun untuk dilaporkan ke Kementerian Koperasi (Kemenkop), tercatat 20 KDKMP sudah mencapai 100 persen pembangunan. Namun, angka ini dipastikan akan bertambah karena hasil rapat terakhir menunjukkan lebih dari 20 unit sudah jadi.
Untuk memastikan validitas data, saat ini tim dari Dinas Koperasi bersama perwakilan Kemenkop sedang turun ke lapangan melakukan monitoring terhadap koperasi-koperasi yang sudah melaporkan progresnya.
“Kami berharap dengan pendampingan yang berkelanjutan, koperasi desa bisa benar-benar mandiri dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat sekitar,” pungkasnya.**Red
