SOLO, INFODESANEWS | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberhentikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Solo, Kusrahardjo. Sebagai gantinya, telah dtunjuk Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Juliyatmono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Solo.
“Saya mewakili pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah, sudah cukup lama kita mengamati perkembangan DPD dan DPD II di Jateng. Kita lakukan evaluasi salah satunya di Solo,” jelas Juliyatmono di Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/2/2023).
Menurut Juliyatmono yang juga Bupati Karanganyar itu, perkembangan Partai Golkar Solo di bawah Kusrahardjo, dinilai tidak cukup signifikan untuk menggerakkan organisasi ini cukup progresif. Selain itu, beberapa pengurus DPD juga kurang diakomodir.
“Perjalanannya jadi kurang lincah, kurang efektif. Makanya arahan dari ketua umum untuk dievaluasi. Karena tiap kader punya talenta dan pendekatan. Barangkali di tempat-tempat tertentu kurang efektif dan harus dioptimalkan,” jelasnya lagi.
Meski dilengserkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Solo, Kusrahardjo akan ditugaskan di posisi lain. Untuk penugasan dan posisinya akan ditentukan dari DPP.
Disinggung sampai kapan dirinya menjadi Plt Ketua Partai Golkar Solo, Juliyatmono mengatakan sampai ditetapkan Ketua DPD Partai Golkar definitif.
“Tugas Plt tu mengantarkan ketua definitif pada saatnya nanti melalui prosedur organisasi. Siapa saja yang akan kita tugaskan berikutnya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Solo, kita inventarisasi,” katanya.
Lebih lanjut Juliyatmono mengatakan untuk Ketua DPD Partai Golkar Solo mendatang, harus sosok yang progresif, yang bagus, yang memang hadir menjawab tantangan Pemilu. Selain itu juga harus mampu berkomunikasi dan bersinergi dengan Wali Kota Solo.
Menurutnya, dilengserkannya Kusrahardjo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Solo bukan sesuatu yang istimewa. Hal tersebut biasa karena Parfai Golkar ingin kinerja yang progresif.
“Di Solo, kita harus berbenah sehingga Golkar bisa berjaya kembali dan mampu merespon tuntutan publik. Yakni bagaimanan mendapatkan suara banyak dan kursi di legislatif bertambah, harus kompeten dan marketable, terdidik dan nyambung dengan walikota,”pungkasnya. (*/Lang/Pan/Red Solo)
