JAKARTA, INFODESANEWS — Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia mulai memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini. Senin (8/12/2025)
Mereka turun ke ibu kota untuk menyuarakan protes dan tuntutan kepada pemerintah pusat terkait penundaan pencairan Dana Desa tahap II yang dinilai sebagai dampak langsung diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025.
Dengan mengenakan atribut desa dan membawa spanduk tuntutan, para kepala desa menyampaikan protes terbuka terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada keberlangsungan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Mereka menilai, penundaan Dana Desa tahap II telah berdampak langsung pada terhentinya sejumlah program prioritas desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pembayaran kegiatan yang telah direncanakan dan berjalan.
Para kepala desa menegaskan, PMK 81 Tahun 2025 diterapkan tanpa transisi yang jelas, sehingga desa menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak desa yang sudah menyusun APBDes dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, namun terpaksa menghentikan aktivitas akibat anggaran yang belum cair.
Aksi penyampaian aspirasi ini berlangsung tertib dengan pengamanan aparat, dan dipusatkan di sekitar Monas sebagai simbol penyampaian suara rakyat kepada pemerintah pusat. Para kepala desa mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi PMK Nomor 81 Tahun 2025, membuka ruang dialog, serta memastikan pencairan Dana Desa tahap II dapat segera direalisasikan demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas pemerintahan desa.
Mereka menegaskan, desa bukan objek kebijakan semata, melainkan ujung tombak pelayanan publik yang membutuhkan kepastian anggaran agar roda pemerintahan dan pembangunan desa tidak lumpuh. (red)
