Senin, 9 November 2026
TERKINI
• Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (18 jam yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (1 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (1 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (1 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (2 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (2 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (2 hari yang lalu) • LSM PRO RAKYAT Desak Green SM Disetop,Pembangunan Pool Way Halim Segera Disegel (2 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Hiburan, Lamsel Fest 2026 Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah (2 hari yang lalu) • Parenting Akbar SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Hadirkan Ustaz Pujiono, Perkuat Sinergi Orang Tua dan Sekolah dalam Mendidik Generasi Saleh (2 hari yang lalu)
INFODESA 08 Desember 2025, 08:21 WIB 904 PDF

Desa Tertekan PMK 81/2025, Ribuan Kades Tuntut Dana Desa Tahap II

Redaktur Lampung
Oleh: Redaktur Lampung • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Desa Tertekan PMK 81/2025, Ribuan Kades Tuntut Dana Desa Tahap II
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaktur Lampung

JAKARTA, INFODESANEWS — Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia mulai memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini. Senin (8/12/2025)

Mereka turun ke ibu kota untuk menyuarakan protes dan tuntutan kepada pemerintah pusat terkait penundaan pencairan Dana Desa tahap II yang dinilai sebagai dampak langsung diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025.

Dengan mengenakan atribut desa dan membawa spanduk tuntutan, para kepala desa menyampaikan protes terbuka terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada keberlangsungan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Mereka menilai, penundaan Dana Desa tahap II telah berdampak langsung pada terhentinya sejumlah program prioritas desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pembayaran kegiatan yang telah direncanakan dan berjalan.

Para kepala desa menegaskan, PMK 81 Tahun 2025 diterapkan tanpa transisi yang jelas, sehingga desa menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak desa yang sudah menyusun APBDes dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, namun terpaksa menghentikan aktivitas akibat anggaran yang belum cair.

Aksi penyampaian aspirasi ini berlangsung tertib dengan pengamanan aparat, dan dipusatkan di sekitar Monas sebagai simbol penyampaian suara rakyat kepada pemerintah pusat. Para kepala desa mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi PMK Nomor 81 Tahun 2025, membuka ruang dialog, serta memastikan pencairan Dana Desa tahap II dapat segera direalisasikan demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas pemerintahan desa.

Mereka menegaskan, desa bukan objek kebijakan semata, melainkan ujung tombak pelayanan publik yang membutuhkan kepastian anggaran agar roda pemerintahan dan pembangunan desa tidak lumpuh. (red)

Oleh: Redaktur Lampung

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaktur Lampung
Jurnalis Terverifikasi Redaktur Wilayah Lampung

Redaktur Lampung

Pengelola rubrik liputan daerah Lampung, dinamika desa, dan pembangunan nusantara.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
4 + 5 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi