Bupati Luwu Utara Tekankan, Demokrasi Bermartabat Fondasi Pembangunan Daerah

SULSEL, INFODESANEWS – Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim menegaskan bahwa, demokrasi merupakan cara utama dalam membangun bangsa, merekrut pemimpin, serta melahirkan wakil rakyat yang berkualitas melalui proses yang sehat dan bermartabat.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri dialog pendidikan politik bertajuk “Demokrasi Bermartabat Menuju Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel) di Cafe Vertea Tamsis, Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Andi Rahim menyampaikan bahwa, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan semata, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun gagasan dan keputusan publik yang berpihak pada kemajuan daerah. Olehnya itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ruang-ruang diskusi, baik formal maupun nonformal, sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat.

“Demokrasi membutuhkan kecerdasan dalam menyikapinya. Kita tidak boleh terbuai dengan pujian, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik. Dari kritik itulah sering lahir ide-ide besar yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati menambahkan bahwa, demokrasi yang sehat harus dibarengi dengan keberanian untuk mengambil langkah strategis demi pembangunan daerah, termasuk membuka peluang investasi.

Menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan iklim yang kondusif dan “karpet merah” bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Luwu Utara, tentu dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan daerah merupakan buah dari proses demokrasi. Ia menegaskan peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang senantiasa mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap setiap kebijakan Pemda, sehingga apa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan pendidikan politik tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya Perwira Penghubung (Pabung), para ketua dan pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan (ormas/OKP), mahasiswa, tokoh agama, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya.

Dialog ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat demi percepatan pembangunan di Kabupaten yang berjuluk Bumi La Maranginang.**Benny/Yustus