Minggu, 8 November 2026
TERKINI
• Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (17 jam yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (22 jam yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (1 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (1 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (1 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (1 hari yang lalu) • LSM PRO RAKYAT Desak Green SM Disetop,Pembangunan Pool Way Halim Segera Disegel (1 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Hiburan, Lamsel Fest 2026 Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah (1 hari yang lalu) • Parenting Akbar SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Hadirkan Ustaz Pujiono, Perkuat Sinergi Orang Tua dan Sekolah dalam Mendidik Generasi Saleh (1 hari yang lalu) • Jelang Lamsel Fest 2026, Pemkab Benahi Wajah Pusat Pemerintahan (1 hari yang lalu)
KESEHATAN 24 Januari 2026, 13:01 WIB 1,266 PDF

Anggota DPR-RI Ingatkan BPS Soal Data PBI Blora Jangan Main-main, yang Rugi Rakyat Miskin

Kabiro Blora
Oleh: Kabiro Blora • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Anggota DPR-RI Ingatkan BPS Soal Data PBI Blora Jangan Main-main, yang Rugi Rakyat Miskin
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Kabiro Blora

BLORA, INFODESANEWS – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti ketidaksesuaian data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Persoalan ini muncul dalam peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sensus (DT Sen), di mana hanya masyarakat masuk desil 1-5 yang berhak mendapat PBI.

“Penentuan data ini menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Dialah yang memiliki instrumen untuk melihat satu per satu masyarakat Blora mana yang betul-betul masuk desil 1 sampai 5,” tegas Edy Wuryanto.

Ia menyatakan ada 33.000 data yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, sehingga berpotensi mengorbankan warga miskin yang seharusnya mendapat jaminan kesehatan.

Ia memberikan peringatan keras kepada BPS untuk tidak main-main dalam menentukan klasifikasi desil masyarakat.

“Anda jangan main-main di dalam menentukan desil 1-10, 1-5 terutama. Kalau Anda main-main yang rugi adalah orang miskin. BPS harus betul-betul kekeh dengan instrumen yang dimiliki dan tidak boleh ada intervensi oleh siapapun,” ungkapnya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan komitmennya untuk mengadvokasi warga miskin yang terancam tidak mendapat PBI. Langkah yang akan ditempuh antara lain mengusulkan revisi data di BPS dan mendorong pemerintah daerah menyediakan backup jaminan sosial.

Edy juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menyentuh alokasi untuk rakyat miskin, terutama di sektor kesehatan.

“Boleh efisiensi di birokrasi, tetapi untuk rakyat miskin, apalagi ini urusan kesehatan, jangan,” tegasnya.

Untuk memastikan pengawalan yang tegas, Edy menyatakan akan memantau dan mengundang BPS dalam rapat kerja lintas sektoral jika permasalahan data untuk 33.000 warga Blora tersebut masih krusial.

“Kami akan pantau. Nanti ketika ternyata 33 ribu ini masih bermasalah, kami akan undang lagi BPS dalam forum lintas komisi untuk membahasnya,” pungkasnya.**Red

Oleh: Kabiro Blora

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #KESEHATAN #infodesanews #kabarindonesia
Kabiro Blora
Jurnalis Terverifikasi Kepala Biro Blora

Kabiro Blora

Koordinator pewarta dan liputan wilayah Blora, Sesarengan mBangun Blora, Jawa Tengah.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
6 + 5 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi