Minggu, 8 November 2026
TERKINI
• Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (12 jam yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (1 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (1 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (1 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (2 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (2 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (2 hari yang lalu) • LSM PRO RAKYAT Desak Green SM Disetop,Pembangunan Pool Way Halim Segera Disegel (2 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Hiburan, Lamsel Fest 2026 Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah (2 hari yang lalu) • Parenting Akbar SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Hadirkan Ustaz Pujiono, Perkuat Sinergi Orang Tua dan Sekolah dalam Mendidik Generasi Saleh (2 hari yang lalu)
INFODESA 07 Desember 2025, 20:58 WIB 1,047 PDF

19 Kades Se-Kecamatan Jatiagung Bertolak ke Jakarta, Suarakan Aspirasi PMK 81/2025 dan Dana Desa Tahap II

Redaktur Lampung
Oleh: Redaktur Lampung • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

19 Kades Se-Kecamatan Jatiagung Bertolak ke Jakarta, Suarakan Aspirasi PMK 81/2025 dan Dana Desa Tahap II
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaktur Lampung

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Malam ini, 19 dari 21 desa di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, berangkat ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi bersama ribuan Kepala Desa se-Indonesia terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, khususnya pasal yang berdampak pada penundaan pencairan Dana Desa (DD) tahap II. yang akan disampaikan di kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas), Senin, 8/12/2025.

Aksi ini dipicu penundaan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, yang dianggap menghambat pembangunan dan kegiatan masyarakat di desa. Para kepala desa menuntut agar pemerintah segera meninjau kembali aturan tersebut dan memastikan realisasi DD yang tertunda, demi mencegah stagnasi pembangunan desa.

Hal tersebut disampaikan oleh kepala desa Fajar Baru, M Agus Budiantoro, sekaligus Sekretaris Jenderal APDESI Provinsi Lampung. Ia menegaskan, para Kepala Desa tidak menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, namun meminta pemerintah pusat tetap merealisasikan Dana Desa tahap II 2025 sebagai hak desa.

“Malam ini kami 19 kepala desa dari 21 desa berangkat ke Jakarta. Kami tidak menolak PMK 81 Tahun 2025, namun Dana Desa tahap II 2025 harus tetap dicairkan demi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa,” tegas M Agus Budiantoro pada infodesanews.com, Minggu (7/12/2025)

Menurutnya, penundaan pencairan Dana Desa tahap II berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan fisik, program pemberdayaan masyarakat, hingga pelayanan publik desa yang telah direncanakan dalam APBDes.

Keberangkatan ke Jakarta ini merupakan langkah konstitusional dan damai untuk memastikan suara desa didengar langsung oleh pemerintah pusat. Kepala Desa se-Kecamatan Jatiagung berharap pemerintah segera memberikan kepastian kebijakan yang berkeadilan, tanpa mengorbankan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. (Red/Ronal)

Oleh: Redaktur Lampung

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaktur Lampung
Jurnalis Terverifikasi Redaktur Wilayah Lampung

Redaktur Lampung

Pengelola rubrik liputan daerah Lampung, dinamika desa, dan pembangunan nusantara.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
5 + 1 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi