Tak Hanya Apresiasi WTP, PKS Beberkan Catatan Kritis soal PAD, SiLPA hingga Kinerja BUMD

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung Selatan menyampaikan sejumlah catatan strategis, masukan, dan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lampung Selatan beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyampaikan nota pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Fraksi PKS, agenda pertanggungjawaban APBD merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi bersama guna memastikan setiap rupiah uang rakyat yang dikelola melalui APBD telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Terkait realisasi Pendapatan Daerah, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, fraksi tersebut meminta penjelasan mengenai berbagai kendala yang menyebabkan beberapa target pendapatan belum dapat terealisasi secara maksimal.

PKS juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi, memperluas digitalisasi pelayanan, serta menggali potensi-potensi unggulan baru guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah di masa mendatang.

Pada sektor Belanja Daerah, Fraksi PKS menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran. Mereka mengingatkan agar penyerapan anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan lebih berimbang sejak awal tahun, sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, Fraksi PKS juga meminta penjelasan terkait program-program yang tingkat serapannya masih belum optimal, serta sejauh mana dampak nyata (outcome) dari belanja tersebut terhadap peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sorotan lainnya disampaikan terhadap besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Fraksi PKS menilai perlunya evaluasi mendalam untuk mengetahui apakah SiLPA yang terjadi merupakan hasil efisiensi belanja yang nyata atau justru disebabkan oleh program prioritas yang belum terlaksana.

“Kami berharap sistem perencanaan dan penganggaran ke depan dapat lebih cermat dan terukur sehingga potensi idle cash atau dana mengendap dapat diminimalisir untuk mendukung pembangunan yang lebih mendesak,” demikian salah satu poin yang disampaikan juru bicara Fraksi PKS Dede Suhendar dalam pandangan umumnya melalui rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (24/6/2026)

Fraksi PKS juga mengingatkan agar alokasi belanja wajib (mandatory spending) pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial tetap menjadi prioritas utama.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan kualitas pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa terus meningkat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS turut menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut mereka, penyertaan modal daerah harus sejalan dengan kontribusi yang diberikan BUMD terhadap PAD maupun pelayanan publik.

Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara transparan mengenai kinerja keuangan dan manajerial masing-masing BUMD selama tahun 2025. BUMD juga didorong untuk lebih profesional, mandiri, dan inovatif sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar menjadi beban anggaran.

Di akhir pandangannya, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Namun demikian, Fraksi PKS mengingatkan bahwa predikat WTP bukan berarti tanpa catatan. Pemerintah daerah beserta seluruh OPD diminta segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK melalui rencana aksi yang tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Fraksi PKS menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK sangat penting guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah terulangnya temuan yang sama, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Lampung Selatan. (Red)