LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Puluhan tahun jalan ruas Siring Jaha–Banjarsuri, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, seolah luput dari sentuhan pembangunan.
Kini, ketika harapan warga mulai tumbuh setelah muncul rencana rekonstruksi senilai Rp400 juta dalam RKA APBD Perubahan 2026 dengan kode ruas R 039, pekerjaan yang dinantikan justru belum terlihat di lapangan.
Bagi masyarakat setempat, pembangunan jalan tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini menyangkut hak warga untuk menikmati akses jalan yang layak setelah bertahun-tahun menunggu perhatian pemerintah.
Ironisnya, meski anggaran Rp400 juta telah tercantum dalam perencanaan, kepastian kapan pekerjaan dimulai masih menjadi tanda tanya.
Kepala Desa Siring Jaha, Rusli, membenarkan bahwa ruas jalan tersebut memang direncanakan untuk dibangun. Namun, saat dikonfirmasi mengenai apakah pekerjaan sudah direalisasikan, jawabannya belum memberikan kepastian.
"Sudah ilang kali, Pak Camat pernah menyampaikan, berdoa saja ya, Pak. Dananya Rp400 juta," jawab Rusli pada infodesanews. com, Selasa (10/11/2026)
Pernyataan tersebut menggambarkan betapa warga masih harus menggantungkan harapan pada rencana pembangunan yang belum terlihat wujudnya.
Padahal, masyarakat tidak menuntut seluruh ruas jalan langsung dibangun. Mereka memahami bahwa anggaran memiliki keterbatasan. Namun, setelah puluhan tahun menanti, pembangunan meskipun hanya pada sebagian titik akan menjadi bukti bahwa pemerintah tidak melupakan wilayah mereka.
"Warga sangat menanti. Kami juga tidak mempersoalkan seberapa panjang pembangunannya. Setidaknya jika dibangun sedikit, bisa mengurangi kerusakan dan membuat warga percaya bahwa pemerataan pembangunan benar-benar ada," demikian harapan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan saat dihubungi melalui nomor WhatsApp untuk dimintai konfirmasi terkait kepastian realisasi rekonstruksi jalan tersebut belum berhasil dimintai keterangan lantaran nomor WhatsApp yang bersangkutan tidak aktif.
Kondisi ini tentu membutuhkan penjelasan terbuka dari Dinas PU-PR. Apakah rencana anggaran Rp400 juta tersebut sudah mendapatkan pengesahan?
Apakah proses pengadaan telah berjalan? Jika belum, apa kendala yang menyebabkan pembangunan belum direalisasikan?
Jangan sampai masyarakat kembali harus menelan kekecewaan setelah puluhan tahun menunggu. Sebab, pembangunan tidak cukup hanya tercatat dalam dokumen perencanaan dan disampaikan melalui janji.
Puluhan tahun warga menunggu jalan dibangun. Kini, ketika anggaran Rp400 juta disebut sudah direncanakan, yang ditunggu bukan lagi janji, melainkan bukti nyata di lapangan.
Pemerataan pembangunan semestinya tidak berhenti pada wilayah tertentu. Warga Siring Jaha–Banjarsuri juga berhak merasakan kehadiran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang layak. (Redaksi Infodesanews)