Senin, 9 November 2026
TERKINI
• Polres Blora Ungkap Curanmor Lintas Kabupaten, Tersangka Pemain Lama Diringkus (31 menit yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (4 jam yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (4 jam yang lalu) • Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (1 hari yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (1 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (2 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (2 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (2 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (2 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (2 hari yang lalu)
PENDIDIKAN Video 02 April 2018, 20:44 WIB 1,988 PDF

Komisi D DPRD Lampung Selatan, Hearing Dinas Pendidikan

Redaktur Lampung
Oleh: Redaktur Lampung • ~1 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Komisi D DPRD Lampung Selatan,  Hearing Dinas Pendidikan
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaktur Lampung

Lampung Selatan, Infodesanews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Lampung Selatan,  komisi D melaksanakan rapat kerja komisi guna membahas polemik pendik nitivkan Kepala sekolah yang terjadi di Pemkab Lampung Selatan. Senin (2/4)

Wakil ketua Komisi D dari fraksi PKS  M. Akyas mengungkapkan bahwa pelantikan sejumlah Kepala Sekolah, gelombang pertama dan kedua semuanya telah menyalahi aturan yang telah di tetapkan di UU Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang setandar usia kepala sekolah Setinggi-tingginya  usia 56 tahun Dan pangkat minimal golongan 3 C.”kata M. Akyas usai mengikuti rapat kerja komisi D  di ruang kerjanya.

Sementara itu Anggota Komisi D lainya dari fraksi Hanura, Sugiharti, mengatakan bahwa pihak Komisi D terus melakukan seleksi terkait pelantikan sejumlah Kepala sekolah yang menyalahi aturan, oleh sebab itu kami komisi D akan melakukan Hearing (Atau Rapat Dengar Pendapat) bersama intansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan.”ujar Sugiharti.

Akbar Gemilang Anggota DPRD Lampung Selatan. Komisi D dari fraksi Golkar,  dengan tegasnya menyatakan bahwa dari 295 kepala sekolah yang di lantik ada 50 orang yang tidak memenuhi sarat-sarat yang di sebutkan di atas.”ucapnya.   (SG)

Berikut Pernyataan lengkap Anggota DPRD komisi D Akbar Gemilang.

" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Oleh: Redaktur Lampung

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Space Iklan Disewakan Space Iklan Disewakan - Hubungi Redaksi

Rekomendasi Shopee Pilihan Redaksi

Diskon Spesial
Topik: #PENDIDIKAN #infodesanews #kabarindonesia

Berita Terkait Lainnya

Redaktur Lampung
Jurnalis Terverifikasi Redaktur Wilayah Lampung

Redaktur Lampung

Pengelola rubrik liputan daerah Lampung, dinamika desa, dan pembangunan nusantara.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
3 + 7 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi