BLORA, INFODESANEWS – Kericuhan yang melibatkan Pabrik Gula GMM di Blora dinilai tidak lagi dapat diselesaikan melalui wacana semata. Yuyus Waluyo, petani tebu yang akrab disapa Yuyus, menegaskan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi krisis kepercayaan yang melibatkan petani, karyawan, dan masyarakat luas.
Dalam wawancara eksklusif, Yuyus menyebut bahwa akar masalah terletak pada ketidaktepatan penempatan kelembagaan sejak awal.
“Ini bukan lagi soal teknis semata. Kita melihat ada ketidakpastian operasional, kebijakan yang tidak jelas arah, dan itu berdampak langsung pada kepercayaan publik,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Ia mengkritisi keterlibatan Perum Bulog dalam pengelolaan industri gula. Menurutnya, Bulog tidak memiliki kompetensi utama sebagai operator industri gula yang kompleks.
“Bulog itu perannya di stabilisasi dan logistik pangan, bukan operator industri gula yang kompleks. Mengelola pabrik gula itu butuh ekosistem yang kuat, dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Sebagai langkah koreksi struktural, Yuyus mendorong pengambilalihan pengelolaan PG GMM oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Ia menyebut opsi ini paling rasional dalam kondisi saat ini.
“Dari sisi kompetensi, PTPN memiliki pengalaman dan kapasitas yang lebih mumpuni. Bagi PTPN, itu sudah jadi makanan sehari-hari. Mereka punya sistem dan pengalaman,” jelasnya.
Yuyus menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk penjualan aset negara, melainkan penataan ulang antar BUMN agar fungsi dan perannya lebih tepat sasaran.
“Ini bukan jual aset. Ini restrukturisasi agar lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian bagi petani tebu. Menurutnya, petani tidak membutuhkan janji, melainkan jaminan serapan hasil panen, harga yang layak, serta pola kemitraan yang jelas dan berkelanjutan.
“Kalau sistemnya jelas, petani akan tenang. Sekarang ini yang terjadi justru sebaliknya, penuh ketidakpastian,” imbuhnya.
Yuyus juga mengingatkan nasib karyawan yang terdampak ketidakjelasan operasional. Ia menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung.
“Kalau terus dibiarkan, ini bisa jadi PHK terselubung. Harus ada arah restrukturisasi yang jelas, dan itu bisa lebih terjamin kalau dikelola oleh PTPN, tentu dengan pengawalan agar pekerja tidak dirugikan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyebut kondisi saat ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi luas jika tidak segera ditangani. Sektor pergulaan di Blora dinilai memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama petani tebu, buruh tebang angkut, hingga pelaku usaha kecil.
Yuyus mendorong proses pengambilan kebijakan ke depan tidak dilakukan secara tertutup, melainkan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, serta perwakilan petani dan karyawan.
“Jangan sampai keputusan strategis diambil tanpa mendengar suara mereka yang terdampak langsung. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang, jadi harus ada komunikasi yang terbuka dan akuntabel,” tegasnya.**Red
