Fraksi Demokrat Soroti Silpa Dinas Pariwisata: Anggaran Harus Berdampak, Bukan Mengendap

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Suasana pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan berlangsung dinamis dan sempat memanas, Selasa (30/6/2026)

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat sorotan tajam setelah tercatat menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) bernilai miliaran rupiah.

Kondisi tersebut memicu kritik dari anggota dewan yang mempertanyakan kualitas perencanaan hingga efektivitas penyerapan anggaran.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan yang mencatatkan Silpa sekitar Rp3 miliar.

Anggota Banggar DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Jenggis Khan Haikal, menilai besarnya Silpa tersebut menjadi indikator bahwa perencanaan program belum disusun secara maksimal sehingga berdampak pada rendahnya realisasi anggaran.

“Perencanaan harus benar-benar matang. Jangan sampai anggaran sudah dialokasikan, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal hingga menyisakan Silpa yang cukup besar,” tegasnya legislator dari partai yang berlogo bintang mercy dalam rapat pembahasan.

Menurutnya, setiap program yang diusulkan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil serta memiliki target yang jelas agar anggaran yang telah disetujui DPRD dapat dimanfaatkan secara optimal.

Fraksi Demokrat juga menegaskan bahwa anggaran sektor pariwisata harus tepat sasaran dan benar-benar diarahkan untuk pengembangan destinasi wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian masyarakat, serta mendongkrak pendapatan asli daerah.

“Jangan hanya menyusun program, tetapi pastikan seluruh perencanaannya matang sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberi manfaat bagi pengembangan sektor pariwisata, bukan justru menyisakan Silpa miliaran rupiah,” ujarnya.

Melalui evaluasi tersebut, DPRD Lampung Selatan berharap seluruh OPD, khususnya Dinas Pariwisata, dapat memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sehingga pengelolaan APBD ke depan semakin efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. (Red)