Jumat, 20 November 2026
TERKINI
• Porprov Lampung X Resmi Dibuka,5300 Atlet Dari 15 Kabupaten/Kota Berebut Tiket Menuju PON 2028 (1 jam yang lalu) • Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul (5 jam yang lalu) • Dwi Riyanto Padukan HUT Ke-81 PGRI dengan Penguatan Wawasan Kebangsaan (5 jam yang lalu) • Blora Jadi Percontohan Program Konservasi Keanekaragaman Tanaman, Fokus Kembangkan Uwi dan Talas (9 jam yang lalu) • Kawal Penyaluran BLT, Babinsa Kembang Janggut Pastikan Bantuan Tepat Sasaran (13 jam yang lalu) • Ali Wardana Tegaskan Sikap Fraksi Gerindra: APBD 2027 Jangan Abaikan Kepentingan Rakyat (15 jam yang lalu) • APBD Lamsel Rp1,99 Triliun Disepakati, Jenggis: Jangan Sampai Anggaran Bocor (18 jam yang lalu) • Delapan Catatan Banggar Bukan Formalitas, Pemkab Lamsel Harus Berani Berbenah! (1 hari yang lalu) • APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab (1 hari yang lalu) • Ledakan Tangki Kilang PPSDM Cepu, Pekerja Meninggal Dunia (1 hari yang lalu)

APBD Lamsel Rp1,99 Triliun Disepakati, Jenggis: Jangan Sampai Anggaran Bocor

Sugeng
Sugeng Jurnalis
19 November 2026, 06:31 WIB • ~3 mnt • 81
APBD Lamsel Rp1,99 Triliun Disepakati, Jenggis: Jangan Sampai Anggaran Bocor
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Sugeng

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan total pendapatan Rp1,989 triliun dan belanja Rp1,992 triliun.

Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD memberikan delapan catatan penting, mulai dari optimalisasi PAD, kemudahan perizinan, hingga pencegahan kebocoran anggaran.

Hasil pembahasan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait berlangsung pada 29 Oktober hingga 17 November 2026.

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.989.713.553.212, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp440.167.476.212 dan pendapatan transfer Rp1.549.546.077.000.

Sementara belanja daerah mencapai Rp1.992.482.197.772, dengan rincian:

Belanja operasi: Rp1.512.261.939.115.

Belanja modal: Rp229.950.009.862.

Belanja tak terduga: Rp9.675.207.000.

Belanja transfer: Rp240.595.041.795.

Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit Rp2.768.644.560 yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. SiLPA ditargetkan nihil.

Di balik kesepakatan angka tersebut, Banggar menekankan sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, optimalisasi PAD harus menjadi prioritas. OPD pengelola pendapatan dituntut bekerja maksimal dengan target yang realistis dan terukur, bukan sekadar menetapkan angka optimistis.

Kedua, birokrasi perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus dipermudah agar pelayanan masyarakat meningkat dan potensi PAD tidak terhambat.

Ketiga, pengurangan transfer pusat tidak boleh menjadi alasan melemahkan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Keempat, pemerintah daerah harus mengantisipasi kebutuhan anggaran apabila terjadi perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu menjadi PNS.

Kelima, seluruh OPD diminta memperkuat pengawasan melalui MCSP KPK. Pengendalian harus nyata di lapangan, bukan sebatas kelengkapan administrasi, guna menutup celah intervensi dan kebocoran anggaran.

Keenam, pembinaan tenaga kerja, penguatan UMKM, dan pengembangan pariwisata harus dilakukan melalui kolaborasi lintas OPD.

Ketujuh, layanan Samsat keliling diapresiasi sebagai langkah jemput bola untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan sekaligus meningkatkan PAD.

Kedelapan, Banggar mengapresiasi keberhasilan LAMSEL FEST 2026 yang mencatatkan rekor MURI melalui 2.470 lentera. Kegiatan tersebut juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi UMKM dengan perputaran uang sekitar Rp2 miliar dalam satu hari.

Banggar mengingatkan, besarnya APBD bukan jaminan keberhasilan pembangunan. Persoalan sesungguhnya justru terletak pada pelaksanaan, ketepatan penggunaan anggaran, dan hasil yang dirasakan masyarakat.

Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah memiliki manfaat yang jelas. Jangan sampai belanja terus berjalan, tetapi persoalan pelayanan publik dan infrastruktur tetap berulang.

APBD bukan sekadar dokumen untuk disahkan. Ia adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan anggota Banggar DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027, yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Rabu (18/11/2026). (redaksi Infodesanews)



Oleh: Sugeng

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA ##dprd ##lamsel ##banggar ##paripurna ##bupati Egi
Sugeng
Jurnalis Terverifikasi Pemimpin Redaksi / Kawil Lampung

Sugeng

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
8 + 2 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi