LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lampung Selatan tidak ingin APBD 2027 hanya berakhir sebagai tumpukan angka dan dokumen perencanaan.
Delapan rekomendasi strategis disampaikan sebagai peringatan sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, mulai dari menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi perizinan, mengantisipasi beban belanja pegawai, hingga memperketat pencegahan korupsi.
Catatan tersebut disampaikan anggota Banggar DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Bagi Banggar, kesepakatan anggaran bukan akhir pembahasan. Justru setelah APBD disahkan, pemerintah daerah harus membuktikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Banggar menempatkan optimalisasi PAD sebagai salah satu perhatian utama. OPD pengelola pendapatan diminta tidak hanya mengejar angka target, tetapi harus berani menggali potensi penerimaan daerah secara serius, terukur, dan realistis.
Pembenahan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga menjadi sorotan. Prosedur perizinan yang berbelit harus dipangkas agar tidak menghambat masyarakat maupun potensi penerimaan daerah.
Di sisi lain, penyesuaian transfer pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan dasar.
Banggar juga mengingatkan pemerintah daerah agar mengantisipasi kemungkinan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta PPPK Penuh Waktu menjadi PNS. Perencanaan pembiayaan harus disiapkan sejak awal agar tidak menjadi tekanan baru bagi kemampuan fiskal daerah.
Salah satu catatan penting Banggar menyangkut tindak lanjut indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI.
Seluruh OPD diminta serius memperkuat upaya pencegahan korupsi. Pengawasan tidak boleh sebatas melengkapi dokumen administrasi, tetapi harus diterapkan secara nyata sejak perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran harus diikuti sistem pengendalian yang kuat. Jangan sampai anggaran yang disepakati justru membuka celah pemborosan maupun penyimpangan.
Banggar juga mendorong penguatan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja untuk mendukung UMKM melalui kolaborasi lintas OPD.
Potensi pariwisata Lampung Selatan harus mampu menciptakan peluang ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
Sementara itu, pengadaan mobil Samsat keliling mendapat apresiasi karena dinilai mampu mendekatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor, termasuk pajak lima tahunan, kepada masyarakat. Inovasi tersebut diharapkan ikut mendongkrak PAD.
Banggar turut mengapresiasi LAMSEL FEST 2026 dalam rangka HUT ke-70 Lampung Selatan. Pagelaran drama kolosal dengan 2.470 lentera yang mencatatkan rekor MURI dinilai menjadi daya tarik promosi pariwisata.
Dalam laporan Banggar disebutkan, perputaran uang dari aktivitas ekonomi dan UMKM selama kegiatan mencapai sekitar Rp2 miliar dalam satu hari.
Namun, keberhasilan kegiatan tidak cukup hanya diukur dari rekor dan kemeriahan. Dampak ekonominya harus berkelanjutan dan benar-benar dirasakan pelaku UMKM serta masyarakat.
Delapan rekomendasi tersebut memperlihatkan bahwa Banggar tidak hanya membahas besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga menyoroti kualitas tata kelola pemerintahan dan manfaat anggaran bagi masyarakat.
Kini, pekerjaan berikutnya berada di tangan pemerintah daerah dan seluruh OPD. Rekomendasi tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah nyata, bukan sekadar menjadi bagian dari laporan paripurna.
DPRD pun memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal melalui fungsi pengawasan agar setiap catatan tidak kehilangan makna setelah APBD disahkan.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan sekadar APBD yang terlihat rapi di atas kertas. Mereka membutuhkan pendapatan daerah yang meningkat, pelayanan yang mudah, pembangunan berkualitas, serta penggunaan anggaran yang bersih dan tepat sasaran.
Delapan catatan sudah disampaikan. Kini yang ditunggu adalah pembuktian pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
(Redaksi Infodesanews)