Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab (8 menit yang lalu) • Ledakan Tangki Kilang PPSDM Cepu, Pekerja Meninggal Dunia (47 menit yang lalu) • Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (4 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (4 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (7 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (9 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (9 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (13 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu)
INFODESA Lampung

APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab

Sugeng
Sugeng Jurnalis
18 November 2026, 21:35 WIB • ~4 mnt • 10
APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Sugeng

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 akhirnya mencapai kesepakatan.

Namun, di balik angka pendapatan hampir Rp2 triliun dan belanja yang juga mendekati angka tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD memberikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Laporan hasil pembahasan Banggar disampaikan anggota Banggar DPRD Lampung Selatan, dari Fraksi Demokrat, Jengis Khan Haikal, dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2027, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, didampingi tiga wakil ketua. Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam laporannya, Jengis menyampaikan bahwa pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD berlangsung sejak 29 Oktober hingga 17 November 2026.

Ia menjelaskan, pembahasan tidak sekadar membicarakan angka, tetapi juga mengurai kebutuhan, mempertanyakan alokasi, hingga melakukan penataan belanja dan pembiayaan pada masing-masing OPD.

Menurut Banggar, anggaran berbasis kinerja harus menjadi prinsip utama. Artinya, setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan dalam APBD harus memiliki sasaran jelas, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Efisiensi memang harus dilakukan, tetapi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, infrastruktur, dan pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas.

Pendapatan Rp1,98 Triliun, Belanja Rp1,99 Triliun

Berdasarkan hasil penyempurnaan pembahasan, postur APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan rincian:

Pendapatan Daerah

PAD: Rp440.167.476.212.

Pendapatan Transfer: Rp1.549.546.077.000.

Total: Rp1.989.713.553.212.

Belanja Daerah

Belanja Operasi: Rp1.512.261.939.115.

Belanja Modal: Rp229.950.009.862.

Belanja Tak Terduga: Rp9.675.207.000.

Belanja Transfer: Rp240.595.041.795.

Total: Rp1.992.482.197.772.

Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2.768.644.560 yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Sementara SILPA ditargetkan nol rupiah.

Komposisi ini memperlihatkan besarnya tantangan pemerintah daerah dalam mengelola belanja di tengah kemampuan pendapatan yang terbatas. Karena itu, ketepatan perencanaan dan kualitas pelaksanaan program menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Delapan Catatan Banggar, Jangan Berhenti di Atas Kertas

Yang menarik, Banggar tidak hanya menyampaikan hasil kesepakatan angka anggaran. Ada delapan rekomendasi yang secara langsung menyentuh persoalan tata kelola keuangan, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi daerah.

Pertama, pemerintah daerah diminta lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). OPD pengelola pendapatan tidak cukup hanya memasang target, tetapi harus bekerja nyata menggali potensi penerimaan dengan perhitungan realistis, terukur, dan optimistis.

Kedua, birokrasi perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diminta dipermudah. Pelayanan yang berbelit berpotensi menghambat masyarakat sekaligus menghambat penerimaan daerah. Kemudahan perizinan harus menjadi bagian dari strategi meningkatkan PAD.

Ketiga, penyesuaian transfer dari pemerintah pusat harus diantisipasi tanpa mengorbankan pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur pelayanan publik harus tetap mendapatkan perhatian dalam alokasi anggaran.

Keempat, pemerintah daerah diminta mengantisipasi kemungkinan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta PPPK Penuh Waktu menjadi PNS. Skema pembiayaannya harus diperhitungkan sejak dini agar tidak membebani kesehatan fiskal daerah.

Kelima, Banggar mengingatkan seluruh OPD agar serius menindaklanjuti indikatorgabjn Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI. Pencegahan korupsi tidak boleh sebatas kelengkapan dokumen dan administrasi, tetapi harus tercermin dalam pengendalian nyata sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Keenam, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja untuk mendukung UMKM perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas OPD. Potensi pariwisata Lampung Selatan harus mampu membuka peluang ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Ketujuh, Banggar mengapresiasi pengadaan mobil Samsat keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat, termasuk pelayanan pajak lima tahunan. Inovasi tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah warga, tetapi juga berdampak pada peningkatan PAD.

Kedelapan, Banggar memberikan apresiasi atas penyelenggaraan HUT ke-70 Lampung Selatan melalui LAMSEL FEST 2026. Rekor MURI melalui pagelaran drama kolosal dengan 2.470 lentera dalam rangkaian Krakatau Heritage Carnival dinilai menjadi daya tarik promosi wisata.

Bahkan, dalam laporan tersebut disebutkan perputaran uang mencapai sekitar Rp2 miliar dalam satu hari dari aktivitas ekonomi dan UMKM selama kegiatan berlangsung.

Namun, keberhasilan sebuah festival tentu tidak cukup hanya diukur dari kemeriahan acara dan catatan rekor. Dampak ekonominya harus berkelanjutan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat setempat.

Banggar Mengingatkan, APBD Bukan Sekadar Angka

Delapan rekomendasi tersebut menjadi pesan penting bagi pemerintah daerah. Terlebih, APBD merupakan instrumen utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen keuangan yang disusun, dibahas, lalu disahkan setiap tahun.

Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah APBD ditetapkan. OPD dituntut memastikan program berjalan sesuai perencanaan, belanja tepat sasaran, pembangunan berkualitas, serta tidak membuka ruang bagi pemborosan maupun penyimpangan.

DPRD melalui fungsi penganggaran dan pengawasan juga memiliki tanggung jawab mengawal agar kesepakatan dalam pembahasan tidak berhenti sebagai catatan di atas kertas.

Sebab, ukuran keberhasilan APBD 2027 bukan semata-mata terserapnya anggaran, melainkan sejauh mana uang rakyat benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, infrastruktur yang berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan. (redaksi Infodesanews)

Oleh: Sugeng

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #Lampung ##dprd ##lamsel ##paripurna ##apbd2027 ##bupati Egi
Sugeng
Jurnalis Terverifikasi Pemimpin Redaksi / Kawil Lampung

Sugeng

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
2 + 6 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi