LAMPUNG SELATAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun, persetujuan tersebut disertai penegasan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan kepentingan masyarakat. Penegasan itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Ali Wardana, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2027, di ruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan rapat paripurna, Ali Wardana menyoroti dinamika fiskal nasional dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap ruang fiskal daerah.
Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut harus disikapi dengan kebijakan anggaran yang cermat, terukur, dan benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
"Terbatasnya kemampuan keuangan daerah tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat," menjadi penekanan Fraksi Gerindra dalam pendapat akhirnya.
Fraksi Gerindra secara khusus meminta agar sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta pembangunan infrastruktur jalan dan sarana publik tetap ditempatkan sebagai prioritas utama.
Artinya, APBD 2027 tidak boleh sekadar menjadi dokumen angka dan rutinitas belanja pemerintahan. Setiap alokasi anggaran harus memiliki dampak nyata, menjawab persoalan masyarakat, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
Lampung Fest Bukan Sekadar Seremoni Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Gerindra juga menyinggung keberhasilan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-70 Kabupaten Lampung Selatan melalui Lampung Fest dan Krakatau Heritage Carnival 2026. Krakatau Heritage Carnival yang berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), serta perputaran ekonomi yang diperkirakan mencapai hampir Rp2 miliar dalam satu hari, dinilai menjadi gambaran bahwa kegiatan daerah dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, keberhasilan sebuah perayaan daerah juga harus diikuti dengan kesinambungan program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setujui APBD 2027, Tekankan Tanggung Jawab Pelaksanaan Setelah mencermati, mengkaji, dan mempertimbangkan seluruh hasil pembahasan antara DPRD dan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan,
Fraksi Partai Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," demikian pernyataan sikap Fraksi Gerindra yang dibacakan Ali Wardana.
Persetujuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD dalam proses penganggaran daerah. Selanjutnya, tantangan pemerintah daerah bukan hanya memastikan APBD ditetapkan, tetapi juga bagaimana seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara tepat sasaran.
Sebab, ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. (redaksi Infodesanews)