BLORA, INFODESANEWS – Pemerintah Kabupaten Blora tengah mematangkan sejumlah agenda strategis jelang akhir tahun 2026 hingga 2027. Berbagai program pembangunan, mulai dari pengembangan kawasan industri, perbaikan infrastruktur, hingga persiapan Hari Jadi Blora, menjadi perhatian utama.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini mengatakan salah satu fokus besar adalah pengembangan kawasan industri. Pemkab Blora mengaku terkendala keterbatasan lahan karena hampir separuh wilayahnya berupa kawasan hutan. Saat ini, pemerintah telah mengirim surat ke Kementerian Kehutanan untuk mengalihkan lahan seluas 1.500 hektare di Modang serta mengurangi 1.000 hektare dari KHDTK UGM yang berada di perbatasan Ngawi seluas 11.000 hektare. Jika disetujui, kawasan tersebut dinilai menarik bagi investor karena berada di jalur Jalan Nasional dan dekat dengan kawasan industri di Rembang, Grobogan, serta Solo Raya. Blora juga disebut memiliki keunggulan dari sisi upah minimum, energi, dan ketersediaan air dari Bengawan Solo.
Di sektor infrastruktur, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp37 miliar untuk perbaikan satu ruas jalan dua titik, yakni dari Doplang ke Bangkleyan. Selain itu, ada tambahan informasi kenaikan anggaran sekitar Rp8 miliar yang akan diupayakan pemanfaatannya.
Pemkab Blora juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat di Cepu serta sekolah terpadu nasional (SMA dan SMP negeri) yang kemungkinan ditempatkan di wilayah Kunduran. Saat ini, lahan untuk sekolah terpadu tersebut masih dalam proses pencarian.
Sementara itu, rangkaian Hari Jadi Blora akan digelar secara meriah. Kegiatan meliputi gosik dam, pertunjukan musik, kirab pusaka, penamaan Sasana Jaya Kertabumi, upacara dan gunungan, penanaman pohon Pancasila, parade barongan, wayangan di kantor bupati, festival budaya, festival ngulek lontong tahu, festival kebaya, hingga pertemuan komunitas Vespa di Cepu. Puncak acara direncanakan selama tiga hari pada 11–13 Desember, dengan fokus kegiatan di Kecamatan Kota Blora dan Cepu.
Pemkab berharap berbagai kebijakan dan diskresi dari pemerintah pusat dapat memperlancar realisasi program di tahun 2027, termasuk perbaikan fasilitas umum seperti lapangan olahraga yang sering tergenang saat hujan.**Red