DPR RI Dorong Penyederhanaan Izin SVLK dan Penguatan Perlindungan Hutan di Blora

BLORA, INFODESANEWS — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengunjungi Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bersama jajaran Kementerian Kehutanan untuk membahas pembinaan seni dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Kunjungan ini menyoroti pentingnya legalitas kayu jati Blora yang menjadi komoditas ekspor unggulan, sekaligus mendorong penyederhanaan perizinan agar lebih mudah dan murah bagi pelaku usaha.

Firman Subagyo menyampaikan bahwa banyak pengrajin dan pelaku usaha kayu di Blora belum memahami mekanisme SVLK. DPR-RI menegaskan bahwa sertifikasi ini bertujuan memastikan seluruh kayu jati yang diekspor berasal dari sumber legal, bukan hasil pembalakan liar. Blora sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kayu jati terbesar, dengan banyak eksportir yang telah aktif melakukan ekspor.

"Pelaku usaha terus diberi pendampingan. Masukan dari mereka akan menjadi bahan bagi DPR-RI untuk mendorong regulasi penyederhanaan, sehingga pengurusan izin SVLK bisa diserahkan ke daerah dengan biaya yang lebih murah," ujarnya di Hotel Almadinah, Selasa (27/10/2026).

Selain soal SVLK, DPR-RI juga menyoroti persoalan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun.

Firman menambahkan, keprihatinan karena kebakaran hutan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Amerika, China, dan Brasil. Namun, Indonesia menghadapi tantangan berbeda karena luasnya wilayah dan anggaran yang minim.

DPR-RI mengusulkan agar pembentukan lembaga penggabungan antara mangrove dan gambut dipertimbangkan matang, karena karakteristik keduanya sangat berbeda. Mangrove berada di pesisir dan berfungsi menahan abrasi, sedangkan gambut merupakan kawasan konservasi yang rentan terbakar, bahkan tanpa ulah manusia, terutama saat musim kering. Penyebab kebakaran disebut berasal dari dua faktor: alam dan manusia, termasuk praktik pembakaran lahan.

Terkait wilayah Blora yang hampir 51 persen berupa hutan, DPR-RI mendorong rehabilitasi ekosistem dan pengembalian fungsi utama Perhutani sebagai pengelola ekologi, bukan komersial.

"Hutan adalah karunia Tuhan dan paru-paru dunia. Kami dari DPR-RI berkomitmen mendukung pelestariannya, termasuk mendorong pemerintah pusat memberikan anggaran yang memadai untuk kehutanan," tutupnya.**Red