Kamis, 19 November 2026
TERKINI
• Delapan Catatan Banggar Bukan Formalitas, Pemkab Lamsel Harus Berani Berbenah! (3 jam yang lalu) • APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab (3 jam yang lalu) • Ledakan Tangki Kilang PPSDM Cepu, Pekerja Meninggal Dunia (4 jam yang lalu) • Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (7 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (7 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (11 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (12 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (13 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (16 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu)

Terkait 61 Desa di kabupaten Pati bakal gelar Pilkades, Bupati berikan arahan

Redaksi
Redaksi Jurnalis
09 November 2018, 05:58 WIB • ~3 mnt • 1,636
Terkait 61 Desa di kabupaten Pati bakal gelar Pilkades, Bupati berikan arahan
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

PATI, INFODESANEWS – Sebanyak 61 desa di 20 kecamatan se-Kabupaten Pati pada 15 Desember 2018 mendatang bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.

Bupati Pati Haryanto menekankan bahwa proses pemilihan perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama proses-proses administrasi.

“Untuk proses administrasi ini harus riil dan diagendakan, jangan sampai tidak didokumentasikan, tidak diformalkan, yang nantinya akan menjadi persoalan dan kendala manakala ada gugatan ke PTUN baik dari pihak lawan ataupun dari pihak yang lain”, terangnya saat memberikan pengarahan sekaligus Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pengamanan Pilkades di Kabupaten Pati Tahun 2018,  di Ruang Pragolo Setda Pati, Kamis (8/11).

Lebih lanjut, Haryanto menegaskan bahwa bahwa Pilkades Serentak akan ada beberapa tahapan.

“Tahapan-tahapan tersebut juga tidak boleh dilanggar, harus pasti dilalui dan ditepati agar di kemudian hari tidak ada kepala desa terpilih yang cacat hukum”, ujar Bupati

Pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun ini, lanjutnya, mengacu pada amanat UU Nomor 6 Tahun 2017 pasal 3 ayat 6, dimana pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD. Sedangkan untuk ruang lingkup, hak dan kewajiban, tugas dan pelaksanaan pengamanan, menurutnya, akan diatur dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pada Pilkades kali ini, hibah daerah untuk keamanan Pilkades diserahkan kepada Polres Pati dan Kodim 0718/Pati. Biaya keamanan Pilkades berjumlah Rp 640 juta dengan rincian untuk Satpol PP Rp 400 juta, Polres Rp 180 juta, dan 0718/Pati Rp 60 juta. Anggaran untuk Polres dan Kodim diberikan dengan mekanisme hibah daerah, karena itu maka hari ini dilaksanakan proses penandatanganan  Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sementara itu Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati Teguh Widyatmoko dalam laporannya menuturkan bahwa saat ini, sebagian besar desa peserta Pilkades sedang melaksanakan tahapan pengumuman dan pendaftaran.

Pada tahapan pengumuman dan pendaftaran ini, lanjut Teguh, minimal ada dua orang bakal calon kepala desa.

“Jika sampai dengan penutupan tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kurang dari dua orang, maka akan dilaksanakan perpanjangan pendaftaran yang termasuk dalam tahapan 20 hari evaluasi dan klarifikasi”, jelas Kabag Tata Pemerintahan.

Teguh juga menambahkan bahwa  untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan kampanye yang dilaksanakan selama tiga hari kerja.

“Dimana waktunya adalah pada tanggal 8, 10 dan 11 Desember 2018. Sedangkan untuk hari Minggu tanggal 9 Desember, calon kepala desa tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye. Adapun masa tenangnya adalah selama 3 hari, dimana calon kepala desa tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye”, tambahnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Bupati Haryanto pun menjelaskan bahwa terkait hari pemungutan suara yang akan jatuh pada tanggal 15 Desember 2018, itu lantaran penyelenggaraannya sudah tak mungkin lagi diajukan.

“bila kita undur lagi nanti akan masuk di tahun 2019, dan itu berarti akan berbenturan dengan Pilpres yang dilaksanakan pada april 2019”, pungkasnya

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
7 + 5 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi