Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Delapan Catatan Banggar Bukan Formalitas, Pemkab Lamsel Harus Berani Berbenah! (1 jam yang lalu) • APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab (2 jam yang lalu) • Ledakan Tangki Kilang PPSDM Cepu, Pekerja Meninggal Dunia (2 jam yang lalu) • Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (6 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (6 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (9 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (11 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (11 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (15 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu)

Sanksi Penjara 10 Tahun Setiap Keteledoran dalam Pengelolaan Arsip

Redaksi
Redaksi Jurnalis
26 April 2019, 00:37 WIB • ~2 mnt • 2,509
Sanksi Penjara 10 Tahun Setiap Keteledoran dalam Pengelolaan Arsip
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

BLORA, INFODESANEWS – Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Blora (DKP ), mulai Selasa 22 April sampai 250 April 2019 melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan kepada seluruh pengelola arsip di lingkungan Pemerintah desa Kabupaten Blora.

Kegiatan bimbingan tehnis kearsipan mengenai pengelolaan Arsip desa / kelurahan ini selain tata cata pengolaan dan pemeliharaan arsip juga ditekankan adanya sanksi yang tertuang dalam UU no 43 tentang kearsipan.

“ Bahwa setiap keteledoran dalam pengelolaan arsip mempunyai sanksi pidana baik berupa denda maupun kurungan penjara. Disebutkan dalam bab IX tentang Ketentuan Pidana di Undang-undang Kearsipan ini ada delapan pasal yang menunjukkan hal tersebut yaitu pasal 81, 82,83,84,85,86,87, dan pasal 88,” jelas Kabid Kearsipan Drs. Khoirur Roziqin, MSi.

Lebih lanjut Drs. Khoirur Roziqin, sampaikan, banyak di antara peserta yang kaget karena baru mengetahuinya adanya sanksi pidananya pun bervariasi mulai dari pidana penjara minimal 1 (satu) tahun hingga maksimal 10 (sepuluh ) kurungan penjara atau denda minimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) hingga maksimal di denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bobot kesalahannya.

“Oleh Sebab itu marilah kita melaksanakan ketentuan peraturan perundangan termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria terkait yang berlaku, tidak lagi asal asalan. Ditambahkan pula oleh beliau, bahwa jangan sampai terjadi arsip yang dikelolanya jatuh ke tangan yang tidak berhak atau dimusnahkan diluar prosedur apalagi memperjualbelikannya karena Undang-undang sudah jelas melarangnya,” pungkasnya. ***Red

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
5 + 2 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi