Kamis, 19 November 2026
TERKINI
• Delapan Catatan Banggar Bukan Formalitas, Pemkab Lamsel Harus Berani Berbenah! (2 jam yang lalu) • APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab (2 jam yang lalu) • Ledakan Tangki Kilang PPSDM Cepu, Pekerja Meninggal Dunia (3 jam yang lalu) • Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (6 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (7 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (10 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (11 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (12 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (15 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu)

Petugas Pendamping Pkh Diminta Dorong Kpm Mampu Jadi Mandiri

Redaksi
Redaksi Jurnalis
22 Maret 2019, 08:07 WIB • ~3 mnt • 1,991
Petugas Pendamping Pkh Diminta Dorong Kpm Mampu Jadi Mandiri
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

BLORA, INFODESANEWS – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) pada hari Kamis (21/3/2019) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) teknis pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019.

Bertempat di aula Gedung Dinsos P3A, rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si, mewakili Bupati yang berhalangan hadir karena bertepatan dengan acara lain. Tampak hadir bersama Wakil Bupati, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwadi Setiyono, SE, serta Kepala Dinsos P3A, Sri Handoko, S.Sos, M.Si.

Di hadapan para peserta rapat yang terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Camat dan seluruh Petugas Pendamping PKH, Wakil Bupati meminta agar bisa dilakukan perbaikan data untuk penerima bantuan PKH sehingga tepat sasaran.

“Berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Selain itu ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu namun tidak mau mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan. Oleh sebab itu, pendamping PKH bersama Kepala Desa harus bisa bersinergi agar penyalurannya bisa berjalan dengan baik,” kata Wakil Bupati.

“Jika ada kesulitan administrasi, kami siap membantu. Jadwalkan rakor di masing-masing kecamatan untuk rembugan bersama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara Kepala Desa dan Pendamping PKH,” lanjut Wakil Bupati yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora ini.

Wakil Bupati lantas menugasi para pendamping PKH untuk bisa mendorong KPM yang sudah mampu agar bersedia mundur dari daftar penerima bantuan.

“Tolong dibantu agar KPM yang sudah mampu bisa mengundurkan diri, dan diganti dengan keluarga lainnya. Karena masih banyak keluarga kurang mampu yang belum masuk daftar penerima manfaat. Kami bersama Bapak Bupati ingin semua bantuan sosial tepat sasaran sehingga pada akhir masa jabatan nanti tingkat kemiskinan Blora bisa keluar dari zona merah Jawa Tengah,” lanjut Wakil Bupati.

Diketahui bersama tingkat Kemiskinan Blora pada tahun 2018 kemarin masih di angka 11,90 persen, angka itu masuk zona merah Jawa Tengah karena berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 11,32 persen.

Pernyataan Wakil Bupati itupun diperkuat oleh Kepala Dinsos P3A, Sri Handoko S.Sos, M.Si yang menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak usulan keluarga kurang mampu belum bisa masuk KPM.

“Masalah utama yang menjadi kendala kami saat ini adalah masih banyaknya KPM yang tidak tepat sasaran. Dimana pada tahun 2018 jumlah KPM PKH dan non PKH yang sudah menerima bantuan sejumlah 75.0602 KPM,” ungkap Sri Handoko, S.Sos, M.Si.

Pihaknya meminta Kepada Desa atau Kelurahan untuk mengadakan musdes agar program PKH ini lebih tepat sasaran.

“Pendamping PKH diharapkan dapat memandirikan KPM, minimal satu pendamping 1 Keluarga PKH. Dengan jumlah pendamping sebanyak 145, maka minimal dapat memandirikan KPM PKH sejumlah 145 keluarga,” lanjut Sri Handoko, S.Sos, M.Si.

Menurutnya PKH mulai 2014 hingga kini terjadi kenaikan dana di setiap tahunnya. Permasalahan selanjutnya adalah KPM yang sudah mampu tidak mau mengundurkan diri. Sehingga banyak yg masuk namun tidak ada yang keluar, padahal dari hasil survey tingkat Kemiskinan Blora terus menurun meskipun di Jawa Tengah masih dalam zona merah. (Tim Berita Humas Protokol Setda Blora)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
3 + 4 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi