LAMPUNG TENGAH,INFODESANEWS-Ketegasan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S. H, M. H dan jajaran dalam membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah pada proyek infrastruktur mendapat apresiasi dari LSM PRO RAKYAT.
Penetapan dan penahanan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025, dinilai sebagai bukti keseriusan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan keuangan negara yang dilakukan oleh kejaksaan.
Dalam perkara tersebut, proyek infrastruktur jalan dengan nilai kontrak Rp.14,935 miliar, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.744.764.246,90 atau sekitar Rp.6,74 miliar. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah menetapkan dan menahan empat tersangka untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A. M., bersama Sekretaris Umum, Johan Alamsyah, S. E., Sabtu (21/11/2026), kepada awak media di kantor LSM PRO RAKYAT Pahoman.
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A. M., menegaskan bahwa langkah tegas Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S. H., M. H., patut mendapatkan apresiasi publik.
Menurut Aqrobin, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan keberanian, mental, integritas dan kemauan kuat, terlebih ketika perkara menyangkut pejabat, proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
" LSM PRO RAKYAT mengapresiasi atas ketegasan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S. H., M. H. ini keberanian dan mental. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi semata, tetapi berani menindak apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana. Dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara ditangani secara serius," tegas Aqrobin.
Aqrobin menilai rekam jejak Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Dr. Rita Susanti, S. H, M. H ketika menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, menurut informasi telah memperoleh sejumlah penghargaan di bidang penindakan tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, ini menjadi catatan yang patut diapresiasi dalam perjalanan penegakan hukum.
LSM PRO RAKYAT meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung agar menjadikan ketegasan, keberanian dan komitmen penindakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sebagai salah satu contoh bagi kejaksaan negeri lainnya di wilayah Lampung.
" Jangan sampai penegakan hukum tindak pidana korupsi hanya terlihat berani dan tegas di satu daerah, tetapi di daerah lain laporan dugaan korupsi masyarakat berjalan lambat tanpa kejelasan.
Kami berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung saat ini berani mendorong seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Lampung untuk memiliki semangat, mental keberanian dan komitmen yang sama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, jika kepala kejaksaan negeri tidak mampu untuk segera di mutasi keluar Lampung," ujar Aqrobin.
Menurut Aqrobin, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa melihat jabatan, kedudukan, latar belakang politik, kelompok, organisasi ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Jika ditemukan bukti dan unsur tindak pidana korupsi, proses hukum harus berjalan.
Sementara itu, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, S. E. menyampaikan, saat ini masyarakat Lampung harus memberikan dukungan moral terhadap Kepala Kejaksaan Negeri yang berani dan profesional dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.
" Jangan sampai aparat penegak hukum yang berani mengusut dugaan tindak pidana korupsi justru menghadapi tekanan. LSM PRO RAKYAT berpandangan, saat ini seluruh elemen masyarakat harus kompak dan berpihak kepada penegakan hukum yang benar, bukan berpihak kepada kepentingan orang-orang yang diduga telah melakukan korupsi dengan merugikan keuangan negara," tegas Johan.
Selain itu, Johan mendorong seluruh kejaksaan negeri di Provinsi Lampung agar tidak mengabaikan laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, baik pada proyek jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran daerah, maupun sektor lainnya.
" Uang negara adalah uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, apalagi terhadap dugaan penyimpangan yang merugikan kepentingan rakyat. Setiap laporan masyarakat ke kejaksaan harus ditelaah, setiap dugaan harus diperiksa secara profesional, apabila alat bukti mencukupi, penegakan hukum harus dilaksanakan. Semua kembali kepada keberanian dan mental Kepala Kejaksaan nya," tambah Johan.
LSM PRO RAKYAT berharap penyidikan perkara Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin terus dikembangkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan, termasuk menelusuri proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
" Keberanian menegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah keberanian membela rakyat. LSM PRO RAKYAT berharap Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menjadi contoh penegakan semangat antikorupsi bagi seluruh kejaksaan di Lampung. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan tebang pilih. Negara tidak boleh kalah dengan koruptor," tutup Aqrobin.
LSM PRO RAKYAT menegaskan semua elemen masyarakat harus terus kompak mengawal semua penegakan hukum tindak pidana korupsi, mendorong transparansi, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi demi kepentingan masyarakat serta penyelamatan keuangan negara. (Ronald)