Kamis, 19 November 2026
TERKINI
• Delapan Catatan Banggar Bukan Formalitas, Pemkab Lamsel Harus Berani Berbenah! (2 jam yang lalu) • APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab (2 jam yang lalu) • Ledakan Tangki Kilang PPSDM Cepu, Pekerja Meninggal Dunia (3 jam yang lalu) • Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (6 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (7 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (10 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (11 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (12 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (15 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu)

Guru Tidak Tetap Geruduk Gedung DPRD Kendal

Redaksi
Redaksi Jurnalis
15 Oktober 2018, 02:43 WIB • ~2 mnt • 2,263
Guru Tidak Tetap Geruduk Gedung DPRD Kendal
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi
KENDAL, INFODESANEWS – Anggota DPRD Kendal Komisi D menerima audiensi  Guru Tidak Tetap Negeri (GTT) dari 16 Kecamatan Sekabupaten Kendal, Jum’at (12/10/2018).
Sementara dalam Audiensi yang dilakukan, GTT meminta legalitas dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pendidikan. Ali Masfuat Ketua Paguyuban Wiyatabakti Kabupaten Kendal mengatakan tujuan untuk mendapat legalitas agar dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
“Dengan Legalitas tersebut setidaknya kita mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman PNS, termasuk adanya Surat Keputusan (SK) Bupati kita juga bisa mengikuti PLPG. Selain itu kami meminta kepada Dewan jika pembayaran setidaknya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ” ungkap Ali Masuat.
Perwakilan GTT SMP Negeri Esiana mengatakan, saat ini pihaknya dan temen-temen GTT Negeri merasakan bahwa GTT hanya dipandang sebelah mata oleh Pemerintah. Namun setiap harinya pekerjaan GTT lebih berat dibandingkan PNS bahkan GTT juga dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa sementara hak yang diterimanya di bawah UMK.
“Kami hanya meminta kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan GTT seperti PNS dan kami hanya perlu surat keterangan dari Bupati agar legalitas kami jelas,”tegasnya.
Disisi lain Anggota Komisi D Sulistiyo Ariwibowo menjelaskan jika permintaan GTT Negeri masih terkendala di pihak Dinas Pendidikan, sebagai upaya pihaknya akan malakukan Rakor.
“Kepentingan dari GTT negeri menginginkan adanya legalitas, agar bisa mendapat jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan melalui Pendidikan Profesi. Permasalahannya saat ini ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi dari Dinas Pendidikan, dengan ini kami berupaya akan mengusulkan dalam Rakor bulan depan” tandas Ariwibowo Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal.
Untuk saat ini Surat Keputusan (SK) yang dimiliki GTT masih berdasarkan Kepala Sekolah dan sifatnya tidak berlaku untuk mendapatkan fasilitas PLPG.
Sedangkan selain bertujuan untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan melalui PLPG, Guru Tidak Tetap menginginkan kesejahteraan setidaknya sesuai dengan Umk. Adapun upah GTT Negeri yang diterima saat ini adalah 188.000 per kegiatan dengan rata-rata 3 kegiatan setiap 1 bulan.(eko)
Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
9 + 7 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi