BPPKAD Blora Deklarasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

BLORA, INFODESANEWS – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora pada hari Selasa (14/5/2019), melaksanakan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Bertempat di halaman Gedung BPPKAD, deklarasi dipimpin oleh Kepala BPPKAD, Ir. Maskur MM, dan disaksikan oleh Bupati Djoko Nugroho, Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M,Si dan Inspektur Drs. Kunto Aji. Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Blora, pimpinan perbankan dan beberapa organisasi mitra BPPKAD.

Deklarasi didahului dengan menyanyikan mars BPPKAD oleh grup paduan suara setempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan piagam deklarasi oleh Kepala BPPKAD Ir. Maskur MM, disaksikan Inspektur Drs. Kunto Aji dan diketahui Bupati Djoko Nugroho.

Ir. Maskur MM, dalam sambutannya menyatakan tujuan dilaksanakannya deklarasi pembangunan zona integritas adalah untuk menyatakan kesiapan seluruh jajarannya untuk bekerja secara prima, memberikan pelayanan yang baik dan jauh dari praktek korupsi.

“Melalui deklarasi ini, kami menyatakan sikap untuk siap membangun budaya bebas korupsi menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM). Dengan demikian diharapkan kedepan BPPKAD menjadi sebuah OPD yang bersih, nyaman dan cepat dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

Usai menyematkan pin deklarasi ke perwakilan pegawai, Bupati Djoko Nugroho pun mengapresiasi deklarasi pembangunan zona integritas yang dilaksanakan BPPKAD. Menurut Bupati, BPPKAD adalah OPD kelima yang telah melaksanakan deklarasi zona integritas.

“BPPKAD adalah OPD yang vital, disini seluruh pendapatan dan aset dikelola, begitu juga dengan keuangannya. OPD yang membiayai seluruh kegiatan Pemkab. Sehingga sangat tepat jika OPD ini melaksanakan deklarasi pembangunan zona integritas agar jauh dari praktek korupsi,” ujar Bupati.

“Terlebih kemarin baru saja kita dapat Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 untuk kelima kalinya dan diserahkan nomor tiga se Jawa Tengah. Yang mana BPPKAD memiliki andil besar di dalamnya. Ini sungguh membanggakan,” lanjut Bupati.

Kedepan, menurut Bupati, pihaknya akan terus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menggandeng langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kita dijanjikan BPK RI setelah lebaran nanti. Saya ingin seluruh OPD bisa memperoleh pembinaan dari BPK agar dalam pengelolaan keuangan dan asetnya tidak dijumpai temuan yang merugikan. Jika ada temuan sekecil apapun bisa segera diperbaiki dan jangan sampai terulang di OPD lainnya,” tegas Bupati.

Usai sambutan, Bupati didaulat untuk meresmikan acara deklarasi yang ditandai dengan pemukulan gong dilanjutkan aksi penandatanganan banner deklarasi oleh Bupati, Sekda, Kepala BPPKAD dan seluruh undangan. Banner tersebut akan dipasang di BPPKAD sebagai pengingat agar seluruh jajaran OPD selalu ingat tentang budaya integritas menuju WBK dan WBBM.***Red