Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab (5 menit yang lalu) • Ledakan Tangki Kilang PPSDM Cepu, Pekerja Meninggal Dunia (44 menit yang lalu) • Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (4 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (4 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (7 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (9 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (9 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (13 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu)

Bupati Minta Kontraktor Banyumas Wujudkan Hasil Yang Berkualitas

Redaksi
Redaksi Jurnalis
04 Juli 2019, 15:07 WIB • ~3 mnt • 2,585
Bupati Minta Kontraktor Banyumas Wujudkan Hasil Yang Berkualitas
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

PURWOKERTO – INFODESANEWS – Bupati Banyumas Achmad Husein meminta para kontraktor proyek infrastruktur di Kabupaten Banyumas, untuk mewujudkan hasil yang berkualitas dalam melaksanakan proyek-proyek yang mereka kerjakan.

“Laksanakan proyek dengan kualitas yang paling bagus, minimal sesuai dengan spesifikasi, maksimal lebih bagus dari spesifikasi itu,” katanya dalam acara penandatanganan kontrak Rabu (3/7/2019) di Hotel Java Heritage Purwokerto

Bupati juga meminta para kontraktor tidak mengurangi volume material dengan cara mengotak-atik spesifikasi proyek sehingga hasilnya tidak berkualitas.

“Selain kualitas dan kuantitas, para kontraktor juga harus melakukan perencanaan yang matang agar pekerjaannya bisa selesai tepat waktu,” katanya.

Selain itu para kontraktor diminta harus bekerja secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna. Bupati mengaku selama ini dirinya tidak pernah menitipkan salah satu proyek lelang maupun penunjukan langsung. Bupati hanya meminta kepada para kontraktor untuk bekerja sesuai aturan yang ada dan sebaik mungkin mengingat uang yang digunakan membangun adalah uang rakyat, maka harus kembali ke rakyat dengan hasil yang baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Irawadi mengatakan pihaknya pada tahun anggaran 2019 dipercaya untuk mengelola anggaran sebesar Rp279 miliar di antaranya digunakan untuk infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp202 miliar.

Selain itu, pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp15 miliar, sumber daya air (SDA) dan irigasi Rp21,4 miliar, penataan bangunan sebesar Rp35,225 miliar, serta pembinaan teknis dan jasa konstruksi sekitar Rp400 juta.

“Kalau melihat dari anggaran tahun 2018 sampai dengan 2019, maka anggaran infrastruktur meningkat secara terus-menerus. Ini merupakan pengajuan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam hal mencukupi kebutuhan infrastruktur yang ujungnya nanti adalah kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dengan anggaran sebesar itu, kata dia, pihaknya merencanakan 185 paket tender Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2019 di antaranya pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 140 paket, bidang tata bangunan 28 paket, bidang pemeliharaan jalan sebanyak lima paket, serta bidang SDA dan irigasi ada 12 paket pekerjaan.

Ia mengatakan progres kegiatan hingga tanggal 3 Juli 2019 berupa penandatanganan kontrak sebanyak 65 paket pekerjaan, sedangkan sisanya masih dalam proses tender.

“Dasar pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sudah menggunakan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa hal yang membedakan dengan Perpres sebelumnya adalah PPHP atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berubah fungsi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang bersifat administrasi pada saat serah terima PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada pengguna anggaran, sehingga pemeriksaan fisik menjadi tanggung jawab PPK sepenuhnya,” katanya.

Irawadi menambahkan PPK dalam pemeriksaan fisik pekerjaan, sebelum serah terima dari penyedia barang dan jasa dapat dibantu oleh konsultan sehingga hal ini menjadi perhatian bagi para penyedia jasa, konstruksi, dan PPK.

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
5 + 9 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi