Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• APBD Lamsel 2027 Disepakati, Delapan Peringatan Banggar Menanti Pembuktian Pemkab (5 menit yang lalu) • Ledakan Tangki Kilang PPSDM Cepu, Pekerja Meninggal Dunia (44 menit yang lalu) • Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (4 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (4 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (7 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (9 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (9 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (13 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu)

Bupati Djoko Nugroho Menyikapi SKTM Yang Di Duga Salah Sasaran

Redaksi
Redaksi Jurnalis
09 Juli 2018, 22:31 WIB • ~3 mnt • 2,539
Bupati Djoko Nugroho Menyikapi SKTM Yang Di Duga Salah Sasaran
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

Blora, Infodedanews.com – Polemik pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) abal-abal oleh para orang tua sebagai salah satu syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK sederajat tahun ajaran 2018/2019 di Kabupaten Blora dan wilayah lainnya di Jawa Tengah, membuat Bupati Djoko Nugroho gerah dan  mengambil sikap.

Bupati langsung menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Komisi D DPRD Blora, Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dindukcapil, Kepala Dinsos P3A, BPS, seluruh Camat dan Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat, Senin 9/7/2018.

Bertempat di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Blora, rapat dipimpin langsung oleh Bupati Djoko Nugroho didampingi Asisten 2 Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Slamet Pamudji SH, M.Hum dan anggota Komisi D DPRD Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo.

Bupati dalam sambutannya mengungkapkan bahwa adanya dugaan SKTM abal-abal yang dibuat hanya karena ingin anaknya diterima di SMA/SMK tertentu perlu untuk segera disikapi.

“Ini kejadian yang menyita perhatian masyarakat. Jangan sampai anak-anak yang memang pintar dan memiliki nilai bagus tidak bisa masuk sekolah karena kalah dengan anak-anak yang bermodal SKTM maupun KIP (Kartu Indonesia Pintar-red) yang nilainya justru dibawah rata-rata,” tegas Bupati.

Atas dasar itu, Bupati memerintahkan kepada seluruh Camat untuk mengecek kebenaran SKTM itu di lapangan. Seluruh Camat diminta langsung untuk mengumpulkan Kepala Desa dan Lurah guna bersama-sama melaksanakan verifikasi lapangan.

“Minta data ke SMA/SMK tentang siapa saja yang mendaftar dengan SKTM, lalu lakukan cek lapangan melalui Kepala Desa dan Lurah. Hasilnya secepatnya laporkan saya sebelum pengumuman PPDB dilakukan, untuk diserahkan ke Gubernur, Kejaksaan, Kepolisian dan sekolah,” ujar Bupati.

Jika memang ada yang salah, pihaknya minta untuk dicabut SKTM nya.

“Saya ingin mengajari rakyat saya jujur. Jangan hanya ingin sekolah, lantas berlomba-lomba membuat SKTM dengan mengaku miskin. Lasihan anak-anak pintar yang sudah susah payah belajar, kalah bersaing dengan anak yang bermodal SKTM abal-abal,” lanjut Bupati.

Bupati menyadari bahwa SMA/SMK saat ini menjadi ranah Pemerintah Provinsi. Sehingga pihaknya tidak ingin menyampuri pengambilan kebijakan tentang regulasi PPDB SMA/SMK. Bupati hanya ingin menyajikan data yang pasti tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Blora, karena yang berhak mengeluarkan SKTM itu adalah pemerintah, dalam hal ini Kepala Desa, Lurah, Camat hingga Bupati.

Timbulnya dugaan pembuatan SKTM abal-abal ini mulanya berdasar Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018, pada Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa SMA/SMK atau bentuk lain sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (dibuktikan dengan adanya SKTM) paling sedikit 20 persen dari keseluruhan peserta didik yang diterima, dari zona sekitar sekolah.

Hal inilah yang membuat para orangtua berlomba meminta SKTM ke Kepala Desa. Sementara itu, Kepala Desa tidak kuasa untuk menolaknya karena dimungkinkan takut tidak akan dipilih warganya lagi saat Pilkades nanti.

Seperti yang terjadi di SMK Negeri 1 Blora, dari jumlah kuota penerimaan siswa baru sebanyak 576 kursi, jumlah pendaftarnya 1.528 siswa. Dengan rincian 1015 pendaftar menggunakan SKTM dan 200 an lebih menggunakan KIP. Dengan demikian diprediksikan semua siswa yang akan diterima hanya berdasarkan jalur SKTM saja. Jika ada anak pintar dari kalangan mampu terancam tidak dapat sekolah.

Bupati pun ingin pengumuman PPDB SMA/SMK bisa ditunda beberapa hari sembari menunggu hasil verifikasi lapangan terkait dugaan SKTM abal-abal. Dalam hal ini para Kepala Sekolah SMA/SMK diminta untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. (rsa-Tim Berita Humas dan Protokol Setda Kab.Blora)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
7 + 1 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi