Wakil Pimpinan Banggar DPRD Lamsel, Merik Pertanyakan Skema Tukin Pejabat Daerah di Tengah Penurunan TKD

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Wakil Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan, Merik Havit menyoroti secara tegas kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin) bagi pejabat daerah, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga para Kepala Dinas, di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan serius.

Sorotan itu mencuat dalam rapat pembahasan anggaran tahun anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipusatkan di ruang sidang Banggar DPRD setempat, Senin (24/11/2025)

Hal tersebut setelah pemerintah pusat mengumumkan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 17,69 persen. Penurunan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap ruang fiskal serta kemampuan daerah dalam menjaga postur anggaran tetap efisien.

“Kami meminta penjelasan terbuka tentang skema dan besaran tukin yang diberikan kepada pejabat struktural. Di kondisi penurunan TKD hampir 18 persen, efisiensi harus menjadi prioritas,” tegas Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan formulasi, parameter kinerja, serta evaluasi yang menjadi dasar penetapan tukin. Transparansi diperlukan untuk menghindari ketimpangan antar-pegawai dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan output yang sepadan.

“Banggar ingin memastikan bahwa tukin tidak hanya menjadi beban belanja rutin, tetapi benar-benar berbanding lurus dengan capaian kinerja. Ketika anggaran mengalami penyusutan, kebijakan seperti ini harus dikaji ulang agar tidak mengorbankan program pelayanan publik,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD akan mengawal ketat efisiensi belanja aparatur, terutama pada komponen yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kondisi fiskal yang menurun, ia menilai pemerintah daerah harus lebih selektif dan objektif dalam menetapkan prioritas.

Banggar menegaskan bahwa optimalisasi anggaran dan efektivitas kinerja birokrasi harus berjalan seiring, terutama di tengah pengurangan TKD yang membawa konsekuensi pada banyak sektor pembangunan. (red)