Tim Banggar DPRD Lamsel Cecar Dinas PU-PR dan Perhubungan

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan masih menjadi  permasalahan klasik di sejumlah SKPD.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan Jenggis Khan Haikal saat Rapat Pembahasan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan, Jum,at (17/6/2022)

Menurut Legeslatif dari Fraksi Demokrat itu, sebagian besar OPD telah melaksanakan program kegiatan di tahun 2021 mencapai 90%.

“Namun Dinas PU-PR hingga saat ini masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, terutama terkait pembayaran retensi pekerjaan di tahun 2021 yang belum di selesaikan oleh pihak Dinas PU-PR.”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat. Thamrin memberikan klarifikasi terkait pembayaran retensi yang menjadi pertanyaan dari salah satu anggota Banggar.

“Terkait pembayaran retensi itu akan dibayarkan setelah pengesahan di Anggaran perubahan.”kata Thamrin memberikan klarifikasi nya.

Sementara itu Anggota Banggar lainnya dari Fraksi PKS, M Akyas menilai Dinas PU-PR Lampung Selatan belum dapat menunjukkan profesional kerja terkait pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan.

Pasalnya masih banyaknya pihak rekanan yang tidak memasang papan proyek saat pelaksanaan kegiatan di kerjakan. Sehingga menunjukkan ketidak tegasan Dinas PU-PR terhadap pihak rekanan.

“Saya meminta kepada Dinas PU-PR untuk segera berbenah dan memberikan sangsi terhadap pihak rekanan yang bandel dengan tidak memasang papan proyek.”tegas mantan anggota komisi III yang saat ini duduk di Komisi I DPRD setempat itu.

Menurutnya dengan adanya papan proyek, maka masyarakat dapat ikut mengawasi dan tau berapa besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan yang menggunakan uang rakyat.

“Kami juga meminta pihak Dinas Perhubungan agar dapat memperbaiki Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di depan Masjid Agung Kalianda hingga play over Natar yang tidak berfungsi untuk segara dilakukan perbaikan.”terang Akyas.

Disisi lain, Jenggis juga mempertanyakan terkait e-Pokir yang merupakan aspirasi masyarakat dari hasil Reses yang lakukan olah Wakil rakyat tidak terakomodir.

“Kami berharap agar Dinas PU-PR lebih mempertimbangkan kembali dengan masukan-masukan Dewan yang sifatnya untuk membangun dan kemajuan Lampung Selatan dalam bidang pembangunan khususnya infrastruktur yang menjadi permasalahan dasar di kalangan masyarakat bawah.”katanya.

Pelayanan pembuatan BPJS PBI juga tak luput jadi pembahasan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan di hari kedua.

Tim Banggar juga menilai pihak kesehatan belum maksimal dalam pelayanan pembuatan BPJS PBI. Pelayanannya masih buruk dan tidak maximal, padahal kami telah merekomendasikan anggaran yang memadai, itu harus di serap oleh masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan pelayanan pembuatan BPJS PBI.

“Buat aja kok susah dan dipersulit,” kata anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKS itu.”mengakhiri pembahasanya.   (Red)