Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (16 menit yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (27 menit yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (3 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (5 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (5 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (9 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (23 jam yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu)

Puluhan Mahasiswa Purwokerto Gelar Aksi Tolak UU MD3

Redaksi
Redaksi Jurnalis
09 Maret 2018, 15:39 WIB • ~2 mnt • 2,604

Purwokerto, Infodesanews.com –  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Banyumas, menggelar aksi unjuk rasa Jumat siang (9/3) di Jalan Kabupaten, depan Pendopo Sipanji. Mereka ingin menemui anggota DPRD tentang aspirasi mereka menolak Undang Undang MD3 yang dianggap menciderai, merusak, bahkan membunuh demokrasi.

Koordinator Aksi Muhamad Tofik Ulinuha, mengatakan aksi diikuti oleh perwakilan PMII Universitas Jenderal Soediman, IAIN dan Universitas Muhamadyah Purwokerto. Mereka menolak secara tegas UU MD3.

“Kami menolak terutama pasal pasal yang krusial, sperti pasal 122 huruf K pengkritik DPR bisa dipidana, kemudian pasal 245 mengatur mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus peseretujuan Presiden, setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” katanya

Menurut Korlap Pasal 245, UU itu akan membuat korupsi merajalela dimasa yang akan datang.

Terkait Pasal 73 tentang pemanggilan pihak ke DPR pada ayat 4 huruf b, kepolisian wajib mengikuti perintah DPR guna memanggil paksa dan ayat 5 Kepolisian berhak melakukan penahanan menurut Muhamad Tofik Ulinuha mengatakan DPR representatif dari rakyat seharusnya DPR mau menerima pendapat kritik dan saran dari rakyat.

“Intinya UU MD3 mengekang kebebasan masyarakat untuk mengritisi kinerja DPR, jika kritis dianggap menghina, bagaimana menilai kinerja DPR, ini sudah menciderai demokrasi,” paparnya.

Untuk itu PMII mengajak masyarakat yang peduli dengan bangsa ini untuk mengambil langkah konkrit untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan yang mulai dikebiri oleh elit politik

“Mereka (DPR) telah membunuh demokrasi di negeri ini, untuk itu PMII menolak dengan tegas dan mengecam DPR atas pengesahan revisi UU Nonor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD, mendesak Presdidenuntuk membuat Perpu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat, mendesak DPR menjalankan tugas dan fungsinya serta menerima kebebasan berpendapat,” katanya

Sampai berita ini diturunkan, aksi belum selesai dan belum ada anggota DPRD yang menemui.(Parsito/Aras)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
2 + 6 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi