Masih Rendahnya Peserta BPJS Ketenagakerjaan Blora, Andy Gencar Lakukan Sosialisasi

BLORA, INFODESANEWS – Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blora, Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto genjar menyelenggarakan sosialisasi mengenai Manfaat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blora, Andy Heriamsah menyampaikan, BPJS di sini dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Blora khususnya di Desa Jiken ini agar mereka terus sadar untuk mengikuti program jaminan sosial Ketenagakerjaan karena memang mayoritas para pekerja di Kabupaten Blora ini sebagai pekerja mandiri, petani, dan pedagang.

“Misalnya itu mereka juga berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari sektor pekerja bukan menerima upah atau pekerja mandiri dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan para pekerja ketika melakukan aktivitas pekerjaan itu akan terlindungi,” ucap Andy kepada awak media usai sosialisasi di lapangan Desa Jiken, Kamis (26/10/2023)

Andy menambahkan, dari resiko kecelakaan kerja meninggal dunia hari tua ya kalau pekerja bukan penerima upah itu bisa ikut tiga program tadi, dengan kegiatan hari ini saya berharap para masyarakat di Jiken ini bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri

“Kami tadi sudah mensosialisasikan mereka bisa terbuka, terbuka pikirannya supaya benar-benar mengetahui program dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, mereka lebih sadar ikut secara mandiri jadi peserta BPJS tenagakerjaan karena memang iuran ini kan sangat terjangkau ya jadi negara pengin hadir di sini,” tambahnya

Lanjutnya, dengan iurannya hanya rp16.800 untuk 2 program Kalau ikut program jaminan hari tua ada tabungan Rp20.000 dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan negara hadir ketika terjadi resiko meninggal dunia, negara memberikan santunan 42 juta, kemudian kalau resiko kecelakaan kerja juga dibiayai sampai sembuh dengan indikasi medis.

“Blora yang sudah tergabung di BPJS ketenagakerjaan ada empat segmen pekerja ya jadi pekerja bukan menerima upah pekerja penerima upah kemudian sektor jasa konstruksi kemudian pekerjaan migrain Indonesia, itu kalau di Blora sendiri kalau secara keseluruhan kita sudah mencapai 27% tapi itu keseluruhan dari 4 segmen nah yang menjadi focus kita bersama itu pekerja bukan penerima upah,” terangnya.

Lebih lanjut, sedang pekerjaan penerima upah masih jauh sekitar 150 ribu angkatan kerja itu baru sekitar 5% yang terdaftar Artinya mereka masyarakat di Kabupaten Blora sektor pekerjaan bukan penerima upah atau Mandiri ini belum terlindungi program BPJS.

Untuk target 65% secara keseluruhan, jadi kalau 100% baru 27%, Nah di BPU sendiri itu juga masih jauh baru 5% Artinya mereka yang mereka hak-hak mereka harusnya dapatkan sesuai dengan undang-undang ketika terjadi resiko meninggal dunia kalau mereka belum terdaftar artinya negara tidak bisa hadir di situ dengan memberi santunan jaminan kematian 42 juta seperti yang tadi kami serahkan

“Target untuk diangka 60% itu target padah tahun 2026, kami berharap juga progresnya juga meningkat apalagi dari pekerja bukan menerima apa yang hanya 5% mungkin kita butuh support dari pemerintah Kabupaten setempat di Kabupaten Blora,” ucapnya .

Agar mendukung program jaminan sosial Ketenagakerjaan dengan melindungi para pekerja bukan penerima upah, khususnya kita ada pekerjaan rentan itu yang mereka memang tidak mampu untuk membayar iuran itu butuh dukungan dari pemerintah dengan memberikan membantu memberikan iuran tersebut.