Senin, 28 September 2026
TERKINI
• Semarakkan HUT ke-81 TNI, Open Turnamen Domino Orado 101 Piala Panglima TNI Resmi Dibuka di Provinsi Lampung. (3 jam yang lalu) • Lindu Aji Kunduran Bersama Dua Anggota DPRD Blora dari PKB Gelar Dropping Air Bersih (3 jam yang lalu) • LSM Harimau Blora Siap Ikut Aksi Moral di MNC Tower Jakarta (8 jam yang lalu) • Wujud Kepedulian Rakyat, Danrem 091/ASN Buka Bazar HUT Ke-81 TNI di Kodim 0901/Smd (1 hari yang lalu) • Hasil Lab Kasus MBG Blora Berbeda dengan Keterangan Dinkes, Bacillus cereus Dipertanyakan (2 hari yang lalu) • 17 Desa Wilayah Lamsel Bakal Mengikuti Penilaian Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi (2 hari yang lalu) • Kodim 0721/Blora dan BAZNAS Bedah Dua Rumah Warga Sambut HUT ke-81 TNI (2 hari yang lalu) • Fly Jaya Buka Rute Penerbangan Reguler Masamba-Makassar Segera Mengudara (2 hari yang lalu) • Ketum LAFKI dr Benny, Dorong RS Elim Rantepao Dikembangkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan (2 hari yang lalu) • SDN 1 Plosarjo Terima Bantuan Revitalisasi, Kelas Rusak Kini Siap Jadi Ruang Belajar Nyaman (2 hari yang lalu)
INFODESA 17 Juni 2025, 14:05 WIB 993 PDF

Komisi IV DPRD Lamsel, Minta Dinas PPA Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Redaktur Lampung
Oleh: Redaktur Lampung • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Komisi IV DPRD Lamsel, Minta Dinas PPA Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaktur Lampung

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Komisi IV DPRD Lampung Selatan, menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Lampung Selatan.

Hal tersebut diketahui pada rapat pembahasan perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA-P) tahun anggaran 2025 bersam Dinas PPA di tingkat Komisi yang berlangsung di ruang komisi IV DPRD setempat, Selasa, (17/6/2025)

Dalam kesempatan tersebut Komisi IV meminta agar instansi tersebut mengambil langkah konkret untuk menekan angka kekerasan yang masih cukup tinggi.

Ketua Komisi IV DPRD, Lampung Selatan, Taman, menyampaikan bahwa upaya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Menurutnya, angka kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya, karena banyak korban yang masih enggan melapor.

“Kami mendorong Dinas PPA agar lebih aktif turun ke lapangan, menguatkan edukasi di masyarakat, dan memberikan pendampingan hukum serta psikologis kepada korban. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi, tapi harus ada aksi nyata dan terukur,” ujar Legeslatif dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Komisi IV juga meminta agar Dinas PPA meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Sementara itu, Kepala Dinas PPA, Lampung Selatan melalui Sekdin nya, Epiyanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan berbagai pendekatan preventif dan responsif. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus.

“Kami akan perkuat jaringan pelindung anak di desa dan kelurahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan sejak dini,” katanya.

Komisi IV berharap dengan kerja sama semua pihak, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan, serta korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak. (red)

Oleh: Redaktur Lampung

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaktur Lampung
Jurnalis Terverifikasi Redaktur Wilayah Lampung

Redaktur Lampung

Pengelola rubrik liputan daerah Lampung, dinamika desa, dan pembangunan nusantara.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
2 + 5 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi