SEMARANG, IINFODESANEWS | Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) selama dua periode dari 2007 – 2011, Bibit Samad Rianto akan dihadirkan sebagai narasumber dalam acara Seminar Nasional bertemekan “Cerdas Mengelola Keuangan Terbebas dari Korupsi”, yang diselenggarakn oleh Lembaga Keuangan Mahasiswa (LKM) Universitas PGRI Semarang (Upgris) pada 21 Oktober mendatang.
Tak hanya Bibit, narasumber satu lagi adalah Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Budiman Gandi Suparman, berkat pimpinannya, koperasi itu berhasil meraih Penghargaan Platinum dan Best Corporate Award 2017.
“Kedua narasumber itu akan mengisi acara kami pada 21Oktober di Auditorium GP Upgris. Biaya pendaftaran yang dibanderol panitia cukup murah cuma Rp 35ribu hingga Rp 50ribu, dengan fasilitas sertifikat, snack, doorprize dan lainnya,”kata Ketua Panitia acara itu, Wahyu Mutiarini Kepada wartawan, Rabu (4/10/2017).
Menurutnya, kedua narasumber tersebut sengaja dipilih karena rekam jejaknya sudah teruji baik. Apalagi, lanjut Wahyu, untuk Bibit Samad saat ini masih aktif menjabat Ketua Satgas Dana Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia dan Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), sehingga sudah jelas dan tepat untuk membahas masalah korupsi. Sedangkan Budiman Gandi yang dipercaya memimpin KSP Intidana berhasil peroleh penghargaan kategori The Best Improvement Cooperative of The Year.
“Acara ini untuk umum, jadi boleh siswa, mahasiswa, dosen, masyarakat biasa dan PNS. Untuk info pendaftaran bisa langsung ke sekretariat kami LKM Upgris gedung PKM Lantai 1 (Jl. Lontar/dr Cipto) atau melalui nomor panitia 085882022204 / 085647841284,”sebut mahasiswa Bimbingan dan Konseling (BK) Upgris ini.
Menanggapi acara itu, Sekjend Komunitas Pemerhati Korupsi (Kompak) Jateng, SB. Efendi menyatakan mendukukung penuh acara itu. Pihaknya berjanji akan menginformasikan ke jaringan pengiat anti korupsi di Jateng. Menurutnya acara tersebut juga bagian dari langkah meminimalisir perilaku korupsi di masyarakat.
“Kita harus dukung acara ini, apalagi narasumbernya juga orang yang mumpuni. Kami harapkan pihak kampus maupun pemerintah rutin adakan acara demikian, kalau bisa panitia meningkatkan lagi untuk buat acara pendidikan atau diklat anti korupsi,”ujarnya.
Sama halnya dengan Sekretaris GMPK Kota Semarang, Okky Andaniswari. Pihaknya menilai acara tersebut patut ditingkatkan dan didukung. Menurutnya masalah korupsi bukan hanya menjadi tugas penegak hukum semata yakni, KPK, jaksa dan kepolisian melainkan juga dibutuhkan peran serta masyarakat. Ia berharap para penegak hukum bisa memberikan reward bagi masyarakat yang berani melaporkan kasus-kasus korupsi didaerahnya, tentunya didukung dengan bukti yang kuat.
“Bukan hanya reward, perlindungan hukum juga perlu diberikan kepada pelapor. Dengan demikian, masyarakat akan berbondong-bondong peduli melaporkan kasus korupsi,”ujarnya.
Ia juga kecewa terhadap kinerja aparat penegak hukum di Semarang yang minim menyelidiki kasus korupsi. Bahkan menurutnya beberapa kasus korupsi di Semarang tak tuntas sampai aktor intelektualnya, seperti kasus raibnya dana kasda Pemkot Semarang, dana hibah Koni Kota Semarang. Ia juga mengusulkan agar DPR segera membuat undang-undang korupsi untuk memiskinkan para pelaku koruptor.
“Kasus CSR PTPN di koperasi yang diselidiki sejak jaman pak Sutrisno Margi Utomo juga mandek sampai sekarang. Kami berharap kejaksaan maupun kepolisian tidak pandang bulu atas masalah korupsi, korupsi itu merusak bangsa, jadi harus dientaskan,” tandasnya.
