Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (1 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (1 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (4 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (6 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (6 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (10 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu)

Kepala Dinas Pendidikan Sebut Data DPRD Komisi D Nga Update 

Redaksi
Redaksi Jurnalis
03 April 2018, 19:15 WIB • ~2 mnt • 1,805
Kepala Dinas Pendidikan Sebut Data DPRD Komisi D Nga Update 
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

Lampung Selatan, Infodesanews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Lampung Selatan.  melaksanakan dengar pendapat bersama  di Dinas Pendidikan terkait pelantikan sejumlah Kepala Sekolah yang banyak menuai permasalahan.

Anggota Komisi D DPRD Lampung Selatan, dari fraksi Hanura, Sugiharti dengan tegas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak bisa di anggap sepele,  sebab dengan banyaknya temuan yang menyalahi aturan terkait pelantikan sejumlah Kepala Sekolah SD dan SMP yang tidak memenuhi kreteria Kemendiknas di   UU No 13 Tahun 2007 tentang batasan usia,  golongan dan pangkat.

“Dari 595 kepala sekolah yang dilantik gelombang pertama dan kedua ada 55 orang Kepala Sekolah yang tidak memenuhi standar peraturan di UU Kemendiknas no 13 Tahun 2007,  dari tiga hal tersebut kami komisi D akan melakukan pengecekan di lapangan guna menyelaraskan laporan-laporan dan data yang kami dapat.”ucapnya.

Sugiharti menambahkan, Tentunya ini semua tidak akan mengganggu proses ujian yang sebentar lagi akan berjalan, proses ujian tetap berjalan, namun kita akan terus melakukan pengecekan di setiap sekolah-sekolah sebagai tugas dan fungsi kami komisi D  untuk melakukan testimoni ke persun-persun atau kelapangan untuk membuktikan data-data yang kami dapat, terkait beberapa peraturan yang di duga banyak menyalahi aturan.”imbuhnya

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Thomas Amirico, menyebutkan bahwa data yang dimiliki oleh Dewan itu data lama, Karna nga Apdet, kan guru itu ada sertifikasi, artinya data yang dimiliki Dewan itu bukan tidak benar hanya saja mereka datanya tidak Terapdet hanya pembaharuanya yang terlambat.”Kata Thomas.

Sebenernya semua itu  sudah Prosedural,  cuman kondisinya berbeda,  dengan daerah lain, tentang kendali kita luas dan guru kita terbatas.

“Tapi apa yang menjadi masukan Dewan akan kita pergunakan demi Kebaikan dunia pendidikan di Lampung Selatan.”ucapnya saat di wawancarai oleh Infodesanews.com.  usai mengikuti dengar pendapat di ruangan komisi D,  Selasa (3/4)  (SG)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
9 + 1 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi