Fraksi Golkar: Dana Pinjaman Akan Menjadi Beban Hutang Pemerintah Daerah Yang Berkelanjutan

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, dari Fraksi Golkar menyebut penganggaran Daerah untuk pembangunan infrastruktur dengan mengunakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) perlu dikaji ulang dan dipelajari lebih cermat.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Ahmad Muslim dalam pandangan umum Fraksinya setelah mendengarkan paparan
nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD Kabupaten Lampung Selatan, Ta- 2021. Oleh Bupati Lampung Selatan,H, Nanang Ermanto dari Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan yang dilakukan secara virtual zoom meeting.

Menurutnya, rencana pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) perlu dikaji ulang, dipelajari lebih cermat karena akan menjadi beban hutang Pemerintah Daerah yang berkelanjutan.

“Seharusnya fokus dengan target Anggaran yang telah Silpa APBD sehingga target disepakati dalam APBD, meminimalisir nggaran dapat terealisasi dengan maxsimal.”ujar juru bicara Fraksi Golkar yang duduk di kursi komisi I DPRD Lampung Selatan itu dalam penyampaian pandangan umum Fraksinya.

Dikatakan penyerapan anggaran murni saat ini memasuki Triwulan ke-3 Tahun 2021, diminta agar penyerapan Anggaran dimaksimalkan jangan sampai ada OPD yang penyerapannya dibawah 50 % dari target Anggaran.

“Dengan pendapatan Daerah dan belanja Daerah hal tersebut tentunya perlunya kecermatan dalam menjaga Struktur perekonomian daerah yang ditentukan oleh besarnya sumbangan masing- masing pembentukan perekonomian itu sendiri.”kata Muslim.

Lebih lanjut dikatakan angka pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu diambil langkah- langkah yang strategis untuk menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pembangunan daerah.”kata Muslim.

“Perubahan KUA-PPAS pada perubahan APBD Ta. 2021 dari sektor pendapatan dan biaya penganggaran belanja perlunya operasional maupun belanja pembangunan difokuskan pada pemulihan percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan potensi daerah yang berbasis masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar, kebijakan Anndese yang lebih memihak pada urgensi terhadap kepentingan masyarakat umum.

“Pandemi Covid-19, yang berkepanjangan, sehingga diasumsikan dengan pemulihan ekonomi, penanganan dampak sosial dengan skala besar. APBD Tahun Anggaran 2021, bahwa kita masih dihadapkan pada bencana tersebut perlu dibutuhkan penanganan kesehatan, program Pemerintah Daerah. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan semakin meluas dan berdampak pada ketidak pastian pertumbuhan ekonomi, dampak sosial, prilaku budaya yang pada gilirannya akan berdampak terhadap target Pendapatan Daerah juga berdampak pada pembangunan disegala sektor.”kata Muslim di ujung penyampaian pandangan umum Fraksinya.

Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, dalam rangka Penyampaian KUA PPAS Perubahan APBD Lampung Selatan, Ta-2021 yang dipusatkan di ruang sidang utama Kantor DPRD setempat, di pimpin langsung oleh ketua DPRD Lampung Selatan,dari Fraksi PDI-Perjuangan Hendriy Rosyadi didampingi tiga orang Wakilnya, Agus Sartono dari Fraksi PAN, Agus Susanto dari Fraksi Golkar dan Waris Basuki dari Fraksi Gerindra secara virtual zoom meeting. (Red)