Dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar Kritik Terkait Tertundanya Beberapa Program

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Staf ahli Bupati Lampung Selatan, Bidang Ekonomi Pembangunan, Burhanuddin dalam hal ini mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, H Nanang Ermanto menyampaikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan mencapai Rp.275 miliar lebih pada Tahun Anggaran (TA) 2019.dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah TA 2019 di ruang sidang utama, DPRD setempat, Rabu (11/3/2020).

Setelah mendengar penyampaian realisasi PAD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2019, yang disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Lampung Selatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Burhanuddin,

DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Golkar mengkritik melalui pandangan umum yang dibacakan oleh juru bicaranya Benny Raharjo,

Menurutnya LKPJ yang terdiri dari langkah-langkah untuk mencapai tingkat keberhasilan, pelaksanaan pembangunan di Daerah dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yarig dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Tahun ke-4 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Selatan Tahun 2016 – 2021

“Selain itu LKPJ merupakan cek dan keseimbangan yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD, untuk itu perlunya koreksi antara program kegiatan yang atau yang dilakukan masyarakat yang dianggarkan dengan masyarakat dengan hasil penelitian pada kurun waktu Tahun Anggaran 2019 masih merupakan Realisasi Penghargaan PAD yang dirilis di bawah 70% seperti Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir untuk itu perlunya inovasi dalam mengambil langkah-langkah target tersebut.” kata Benny saat bacakan pandangan umum fraksi nya.

Dalam pandangan umum Fraksi Golkar juga menanyakan tentang Serapan anggaran tahun anggaran 2019 perlu dicatat karena tertundanya beberapa program pembangunan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, untuk itu DPRD perlu menggaris bawahi SILPA tahun Anggaran 2019 perlu dipertanyakan untuk OPD yang terkait dengan langkah-langkah yang konkrit dalam mengatasi masalah tersebut.

“Oleh karena itu Fraksi Golkar memandang Perlunya selektif dalam pemilihan kontraktor yang memberikan loyalitas yang tinggi untuk membangun Lampung Selatan dan menjamin kualitas pemasok pekerjaan dan dapat memenuhi keinginan masyaakat.

“Selain itu juga perlunya ditingkatkan dan diintensifkan Pengawas pelaksana pekerjaan dan memilih konsultan Pengawas sehingga kualitas pekerjaan dapat dikontrol secara tepat dan benar.” tegas Benny.

Sedangkan dibidang pelayanan kesehatan masih melibatkan warga dalam kasus Stunting yang menyebabkan kekurangan asupan gizi yang cukup lama, Dibidang pendidikan juga masih belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan yang memadai termasuk pengadaan sarana untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP, Sekolah yang dipertanyakan oleh Komite Sekolah.

“Oleh karena itu disiplin keberhasilan beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah, perlu bantuan kita dan menjadi motivasi untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan Kabupaten Lampung Selatane.” pungkas Benny dalam pandangan umum Fraksi nya. (Sg)