Bupati Egi Gelar Audiensi dengan KPP, KP2LP dan DJB Bahas Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Syaiful Anwar didampingi Sekdakab Lampung Selatan Intji Indriati melaksanakan audiensi bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2LP), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJB) Bengkulu, yang dipusatkan di ruang kerja kantor Bupati setempat, Senin (10/3/2025)

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan bea cukai yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam audiensi tersebut, Bupati menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan bea cukai, serta mempermudah pelayanan administrasi bagi wajib pajak.

“Pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai sangat penting bagi pembangunan daerah. Kami berharap adanya sinergi yang kuat dengan KPP, KP2LP, dan DJB untuk meningkatkan penerimaan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak dan bea cukai,” ujar Egi.

Perwakilan dari KPP dan KP2LP menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Natar, Dewi Imelda Sari
menyambut baik audiensi tersebut dan berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kepatuhan pajak dapat terus meningkat,” jelasnya.

Ditempat yang sama perwakilan dari DJB menegaskan peran strategis bea cukai dalam mendorong perekonomian daerah melalui pengawasan yang ketat dan pemberian kemudahan bagi pelaku usaha lokal.

Audiensi ini menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya peningkatan edukasi kepada masyarakat, pemetaan potensi pajak daerah, serta perbaikan sistem pelayanan agar lebih mudah dan transparan.

Diharapkan, melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai, yang pada akhirnya akan digunakan untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (red)