Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (2 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (4 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (4 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (8 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (22 jam yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu) • Revitalisasi SDN Tlogowungu Capai 30 Persen, Kepala Sekolah Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo (2 hari yang lalu)

Antusiasme Sukarelawan PMI Diskusikan Undang-undang kepalangmerahan.

Redaksi
Redaksi Jurnalis
11 Februari 2018, 12:22 WIB • ~2 mnt • 1,049

Semarang, Infodesanews.com – Undang-undang Kepalangmerahan sebagai produk perundangan yang mengatur tentang pentingnya menegaskan aturan satu lambang gerakan dalam satu negara. UU Kepalangmerahan yang di dalamnya menegaskan konvensi Jenewa dan keikutsertaan Indonesia sebagai negera yang mengakui hukum perikemanusiaan internasional di bawah Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Antusiasme Sukarelawan dalam mendikusikan tentang penggunaan lambang ini demi kepentingan kemanusiaan dan implementasinya di lembaga pendidikan (10/02/2018).

Menjawab pertanyaan peserta, Dony Yoesgiyantoro mengatakan bahwa dana hibah tidak ada anggaran tanpa batas, artinya harus ada laporan. Dalam hal ini, sejauh memberikan manfaat yang riel bagi masyarakat. Selain itu, pria yang saat ini menjadi dosen di Universitas Indonesia juga memberikan beberapa pandangannya terkait kebijakan publik

“Terkait dana hibah pemerintah, pemerintah juga harys menghitung nilai kemanfaatannya. Bukan sebatas administrasi. Pemerintah harus memperhatikan stakeholder terkait. Mungkin, diperlukan pula adanya intervensi kebijakan. Misalnya undang-undang dibuat dulu setelah diaplikasikan seperti apa hasilnya baru ada evaluasi.” Kata Dony,

“Kontribusi pemerintah pada PMI juga harus memberikan efek manfaat yang lebih besar” lanjutnya.

“Ada tiga evaluasi, progam evaluasi, penilaian dampak atau inpack, dan proses evaluasi.” Imbuhnya.

Dirinya juga menyampaikan hal yang perlu diperhatikan tentang evaluasi, “Kebijakan hidup di eranya. Kebijakan tidak bisa disalahkan. Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sehingga dapat ditemukan kebijakan baru yang lebih relevan. Evaluasi terhadap kebijakan secara terus-menerus sehingga memunculkan pola yang dinamis.” Tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Prof Dr FX Aji Samekto SH MHum, “penyelenggaraan kepalangmerahan dilakukan oleh pemerintah dan PMI sebagaimana dimuat dalam pasal 2 UU Kepalangmerahan” Ungkapnya.

“Lambang palang merah tidak terkait dengan sebuah lambang agama. Ini lambang kenetralan yang dilandasi oleh faktor sejarah lahirnya palang merah” tegasnya.

“Sudah lazim dikenal oleh masyarakat bahwa palang merah terdiri di atas asas perikemanusiaan dan sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.” Tutur Guru Besar Undip menegaskan.

Narasumber selanjutnya, Dr dr Awal Prastiyo, m.kes THT Kl memberikan penjelasan terkait kegiatan PMI.

“KSR perguruan tinggi memang unik. Dinaungi oleh oleh dia organisasi, lembaga pendidikan dan PMI. Hubungannya (KSR PT-red) dengan PMI lebih pada pembinaan dan secara administrasi menjadi kebijakan perguruan tinggi. “Terangnya

Diskusi dipandu oleh Agus Adib, secara interaktif menghasilkan beberapa poin penting bagi para sukarelawan. Di antaranya menindaklanjuti dengan diskusi lanjutan untuk pendalaman materi kepalangmerahan dan lambang tentang KSR PMI Unit Perguruan Tinggi sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau bahan masukan PMI pusat dalam pedoman manajemen relawan yang terkait KSR dan PMR. (Riff)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
7 + 2 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi