LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Wakil ketua II DPRD Lampung Selatan Agus Sutanto meradang dan memberi peringatan keras kapada Dinas PU-PR dan kontraktor.
Hal tersebut akibat banyaknya laporan masyarakat dan pemberitaan yang beredar terkait pekerjaan yang dinilai tidak sesuai Spek.
Menurut Legislatif dari Fraksi Golkar itu, Jika pekerjaan tidak sesuai dengan speak maka itu tanggung jawab dinas PU-PR , dalam hal ini adalah konsultan perencana.
“Pengawas dari Dinas PU-PR wajib memberikan tegoran keras kepada pihak kontraktor jika pekerjaan tidak sesuai speack, baik itu volume, bahan matrial yang di gunakan serta tidak mematuhi aturan keselamatan kerja, wajib dinas PU-PR menghentikan/tidak menerima pekerjaan pada saat PHO.
Ditegaskan. Dinas PU-PR wajib menghentikan atau tidak menerima pekerjaan saat PHO/membongkar ulang pekerjaan yang sudah di kerjakaan kontraktor sehingga sesuai dengan speack pekerjaan dan aturan perundang undangan yang berlaku.
“Kontraktor semacam ini harus di berikan panismen karna tidak kredibel di bidangnya bahkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) bisa turun kelapangan untuk memeriksa pekerjaan secara fisik, karna hal ini juga menjadi perhatian DPRD dan kami sudah melakukan pengecekan di lapangan melalui komisi III yang membidanginya.”tegas Ketua DPC MKGR Lampung Selatan itu.
Dikatakan semua pekerjaan yang mengunakan anggaran dana pemerintah bukan hanya seorang DPR saja yang bisa mengawasi.
“Karena apa yang digunakan itu adalah uang rakyat,jadi masyarakat pun mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memberikan teguran jika kedapatan pekerjaan yang memang tidak sesuai, apalagi tidak adanya papan plang proyek yang menjadi bagian transparansi pengunaan anggaran.”kata dia pada infodesanews.com, Selasa (27/9/2022)
“Saya minta masyarakat untuk ikut dalam pengawasan pekerjaan Dinas PU-PR di wilayahnya, karna ini juga uang rakyat yang harus betul- di laksanakan sesuai speacknya jangan sampai rakyat di rugikan.”pungkasnya. (Red)
