Puji juga menyinggung tentang anggaran kegiatan TPPD. Dikatakan anggota DPRD Provinsi Lampung dari F-PKS itu, bahwa TPPD bukanlah lembaga pengelola anggaran kegiatan, namun sebagai pelaksana kegiatan.
“Menyerahkan, disini saya tegaskan ya, menyerahkan ulang sejumlah syarat administratif, yakni persetujuan seluruh desa berupa hasil musyawarah desa (Musdes) 5 kecamatan calon daerah pemekaran DOB, berikut laporan hasil kerja kepada bupati selaku pemberi amanah,” imbuhnya.
Sementara, Bupati Lampung Selatan Hi Nanang Ermanto yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Setdakab Lamsel), Setiawansyah mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah setuju dan mendukung usulan pemekaran DOB. Tapi, kata Setiawansyah, usulan tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
