LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan masih menjadi permasalahan klasik.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan M Akyas saat Rapat Pembahasan Raperda Perubahan APBD Lampung Selatan Ta-2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung setempat, Senin (12/9/2022)
Menurut Legeslatif dari Fraksi PKS itu ,Dinas PU-PR Lampung Selatan belum dapat menunjukkan profesional kerja terkait pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan.
Pasalnya masih banyaknya pihak rekanan yang tidak memasang papan proyek saat pelaksanaan kegiatan di kerjakan. Sehingga menunjukkan ketidak tegasan Dinas PU-PR terhadap pihak rekanan.
“Saya meminta kepada Dinas PU-PR untuk segera berbenah dan memberikan sangsi terhadap pihak rekanan yang bandel dengan tidak memasang papan proyek.”tegas mantan anggota komisi III yang saat ini duduk di Komisi I DPRD setempat itu.
Selain itu Ia juga meminta Dinas PU-PR untuk bisa menghargai semua usulan DPR yang dihasilkan dari jejaring dan aspirasi masyarakat saat melakukan Reses di masing-masing dapilnya.
“Apa yang kami usulkan itu adalah aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat saat kami Reses, bukan kami yang meminta, kami ini adalah perpanjangan suara rakyat untuk menyampaikan ke eksekutif, jadi tolong lah saling menghargai.”katus Akyas.
Sementara itu Anggota Banggar lainnya Bowo Edy Anggoro meminta kepada Dinas PU-PR dapat berkomitmen dengan apa-apa yang menjadi kesepakatan dengan DPR, tolong dikerjakan dengan baik dan tidak meleset.
“Jadi, Mohon maaf, Jagan yang tidak di acc tiba-tiba nongol begitu saja.”ketus ketua Fraksi PKS yang duduk di komisi II DPRD setempat itu.
Pimpinan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan, Agus Sutanto, me warning Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung Selatan, agar memperioritaskan Pokir – Pokir anggota DPR.
Menurutnya sudah tiga tahun berjalan Pokir-Pokir DPR ini macet. Jadi nanti, tolong kedepannya menjadi skala prioritas.
“Karena teman-teman ini sudah di implementasikan dari perwakilan rakyat yang ada di dapilnya masing-masing.”kata Legeslatif dari Fraksi Golkar itu. (Red)
