PEKALONGAN, INFODESANEWS – Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, selain upaya untuk membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Program KOTAKU yang dikerjakan oleh KSM di masing-masing desa dan kelurahan dengan anggaran yang begitu besar itu, kadang lepas kontrol dari berbagai pihak.
Seperti yang terjadi di Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Dimana, kelurahan itu mendapatkan bantuan sarana dan prasarana air bersih, paving block dan saluran drainase, dengan masing-masing anggarannya dari BDI dan swadaya masyarakat untuk pengadaan satu unit air bersih sebesar Rp 452.850.000,- yang meliputi; sumur bor, tower dan perlengkapannya. Sedangkan untuk paving block dan drainase memakan anggaran dari BDI dan swadaya sebesar Rp 932.865.000,-.
Program KOTAKU yang dikerjakan secara swakelola ini, diduga ada ketidakwajaran dan tidaksesuaian pembangunan, dimana sumber dana yang diambil dari BDI ini, seakan tidak dibarengi swadaya yang cukup mumpuni.
Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Umum PWOIN Ferry Rusdiono. Ia mengatakan,” Program KOTAKU di Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Pabuaran yang sekarang dalam pengerjaan, sungguh tidak masuk di akal. Pasalnya, anggarannya terhitung cukup besar, namun pembangunannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya,” jelas Ferry.
” Sepertinya Program KOTAKU ini lepas dari pengawasan, karena KSM yang mengerjakan proyek tersebut tidak mencantumkan mulai pengerjaan dan akhir pengerjaan. Bahkan, untuk pengadaan sarana air bersih, swadaya masyarakat hanya sebesar Rp 3 juta. Selain itu, pengerjaannya untuk sarana air bersih dikerjakan oleh KSM Suka Maju 3, sedangkan untuk paving block dan saluran drainase dengan volume pengerjaan 400 meter-850 meter dikerjakan oleh KSM Suka Maju 2,” ungkap Ferry.
Pengerjaan proyek KOTAKU di Kelurahan Sapugarut dengan nilai anggaran hampir mencapai 1 milyar ini, dikerjakan oleh 2 KSM.
Ironisnya, dengan anggaran sebesar itu, dan sekarang sudah mau berakhir pada bulan Desember 2019 yang notabene anggaran pemerintah seharusnya sudah tutup anggaran, namun ini masih bisa mengerjakannya. (Tim)
