BLORA, INFODESANEWS | Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, menyatakan keinginannya untuk mendatangkan KPK ke Kabupaten Blora untuk memberikan pengarahan kepada seluruh ASN terkait pencegahan korupsi dan akibatnya jika melakukan tindakan tersebut.
Hal ini diungkapkan Bupati usai mengikuti rapat virtual dari Ruang Pertemuan Setda Blora, terkait kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang diselenggarakan KPK melalui bidang Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah III, Rabu (8/9/2021).
“Dalam waktu dekat kita ingin mendatangkan KPK ke Blora. Kita ingin diberikan arahan dan pembinaan dalam pencegahan kosupsi. Akan kita minta seluruh ASN untuk mengikutinya nanti. Jangan sampai ada prektek korupsi di jajaran Pemkab Blora,” tegas Bupati.
Dalam rapat secara virtual yang diikuti juga oleh Gubernur Ganjar Pranowo dan para pimpinan daerah se Jawa Tengah itu, Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., Sekda Blora Komang Gede Irawadi dan sejumlah OPD terkait.
Direktur Koordinasi Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan dalam setiap mengemban tugas ia sering mengingatkan untuk selalu melakukan pecegahan korupsi dalam bentuk apapun, sehingga dalam satu daerah sangat diperlukan penguatan pencegahan.
“Jadi tentu penguatan pencegahan terus harus dilakukan, jangan sampai kendor, bagamana caranya yaitu sering saling mengingatkan.” ucapnya.
Bahtiar juga mengatakan monitoring centre for prevention (MCP) yang meliputi program dan langkah implementatif pencegahan korupsi di Jawa Tengah diharapkan bisa lebih baik lagi.
“Di tahun 2021 ini saya ingin angka MCP di Jateng bisa diatas angka 90, minimal 90, jadi Jawa Tengah yang adem ayem ,tenang, orangnya juga ramah murah senyum dari Brebes hingga Blora bisa diatas nilainya minimal 90. Kalau ada kurang 90 nanti akan saya turunkan tim lengkap,” tuturnya.
Bahtiar juga berpesan semoga kedepan Jawa Tengah pemimpinnya tidak ada yang kena sasar lagi.
“Mari bangun Jawa Tengah dengan baik, mudah mudahan bapak ibu semua menjadi pemimpin yang aman dan amanah,” ungkapnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi Bupati Walikota yang berkomitmen penuh untuk pemberantasan korupsi.
“Kami selalu mengingatkan inspektorat yang ada dikuatkan di seluruh Kabupaten/Kota,” jelas Ganjar.
Pihaknya juga mengingatkan, Bupati dan Walikota bisa membuka kanal aduan dari masyarakat, sehingga nantinya masyarakat bisa dengan mudah memberikan aduan.
“Kanal aduan ini sangat efektif banget, jadi semua bisa melihat, KPK juga melihat,” tuturnya.
Ganjar juga berpesan kepala daerah bupati/ walikota tetap menjaga integritas, segera perbaiki, semoga kita bisa amanah hingga akhir masa jabatan.
Diakhir acara dilakukan sesi diskusi KPK dengan Gubernur dan Bupati/ Walikota se Jawa Tengah. (Tim Liputan Prokompim)
