Menko Polhukam Dorong Sinergi Nasional untuk Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045

NASIONAL81 Dilihat
banner 728x90

BOGOR, INFODESANEWS | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.” Acara tersebut dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Kamis (7/11/2024).

Rakornas ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri-BIN, kejaksaan, sektor swasta, serta masyarakat sebagai pilar utama dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.

Dalam sambutannya, Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan pentingnya stabilitas di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai visi dan misi Presiden RI, yang mencakup 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Beliau mengimbau para kepala daerah untuk memperkuat kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjaga kehati-hatian dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang berpotensi memicu gejolak di masyarakat.

BACA KONTEN LAINNYA ---->
Sinergi Warga dengan Koramil 0807/11 Bandung Bersihkan Enceng Gondok

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga menegaskan pentingnya layanan publik yang adil, merata, dan nondiskriminatif. Ia menggarisbawahi keakuratan data dalam laporan pemerintahan sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

BACA KONTEN LAINNYA ---->
Bhabinsa Kopka Mukmin Turut Bantu Pembuatan Draenase

Selain pidato Menko Polhukam, Rakornas ini diwarnai dengan sesi wawancara yang melibatkan beberapa kepala daerah. Mereka berbagi pandangan tentang peran sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Salah satu peserta, Bupati Blora, mengungkapkan, “Kolaborasi antarinstansi akan terus diperkuat demi mewujudkan program pembangunan yang lebih terarah.”

Rakornas dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dan beberapa pejabat negara, termasuk Menteri Yusril Ihza Mahendra yang juga memberikan masukan terkait kebijakan pemerintahan daerah.**Myd.

banner 728x90