LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari 514 Kabupaten dan kota di 34 provinsi yang menerima undangan Kemenpan RB dari 12 kabupaten pada acara Grand Launching dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah yang dipusatkan di Balai Senat Universitas Gajahmada, Jum,at (21/10/2022)
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian mendampingi Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto.
Diketahui dari 12 kabupaten yang mendapatkan dalam kegiatan tersebut Lampung Selatan akan menjadi lokasi fokus (lokus) atau pilot project reformasi birokrasi tematik kemiskinan tahap 2.
Dari 12 kabupaten yang menjadi Lokus Pilot Project Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan Tahap II yakni,Kabupaten Lampung Selatan, Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya,Kapuas Hulu, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin,Teluk Wondama, Kota Pariaman dan kota Surabaya.
Dalam Laporannya Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PanRB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto menyampaikan, Grand Launching RB tematik penanggulangan kemiskinan bertujuan menginformasikan program kepada mitra strategis Kementerian Pan RB.
Selain itu, mengekspose contoh pelaksanaan RB tematik penanggulangan kemiskinan tahap 1, dan mengikat komitmen para kepala daerah pilot project RB Tematik penanggulangan kemiskinan tahap 2.
Pada acara tersebut, Menteri PanRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Kemenpan-RB telah menetapkan empat fokus birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan yakni peningkatan investasi, digitalisasi administrasi dan prioritas presiden.
“Sebagai komitmen menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat Kementerian PanRB menggagas reformasi birokrasi tematik,” jelas Menpan RB.
Dirinya menerangkan, reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian permasalahan nyata di tengah masyarakat khususnya pada tema khusus yang menjadi prioritas presiden.
Sementara, Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Ova Emilia dalam sambutannya berharap, terselengaranya acara tersebut dapat menjadi forum desiminasi pengetahuan publik dan juga pembelajaran aspiratif antara instansi pemerintah serta medium penjaringan aspirasi dari akademisi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
“Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di Indonesia dan visi kebijakan serta tata kelola kelembagaan birokrasi bisa diibaratkan sebagai instrumen atau alat angkut utama yang secara ideal diharapkan bisa melaksanakan, menjaga sekaligus menjamin terwujudnya cita-cita kesejahteraan,”tuturnya.
Ia menambahkan, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya persoalan perubahan teknis instrumentalis dan normatif tata kelola kelembagaan namun jauh lebih penting yaitu menyangkut transformasi perspektif dan juga logika berpikir yang akan memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah dan visi bagaimana birokrasi kedepannya harus dijalankan. (Red) sumber Diskominfo Lamsel
